Lakukan Kekerasan Dan Intimidasi Kepada Masyarakat, Pihak TPL Dinilai Sudah Tidak Manusiawi. (Foto : SBO/Ist)
SATYA BHAKTI ONLINE | MEDAN —
Begini ceritanya……….
Gelombang kecaman terhadap pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) terus menguat, setelah muncul dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan tersebut.
Warga menilai tindakan yang dilakukan oleh pihak keamanan maupun oknum yang diduga berafiliasi dengan TPL sudah melewati batas dan tidak manusiawi.
Baca Juga : Antara Kekuasaan, Kewenangan, dan Peraturan dalam Proses Hukum
Sejumlah masyarakat yang menjadi korban mengaku mendapat perlakuan kasar saat mencoba mempertahankan lahan yang selama ini mereka garap turun-temurun. Mereka menuturkan, tindakan intimidatif dan represif yang dilakukan membuat warga merasa takut dan tertekan.
“Kami hanya ingin mempertahankan tanah kami. Tapi yang kami terima justru kekerasan dan ancaman,” ungkap salah seorang warga dengan nada penuh emosi.
Demikian terungkap saat ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Batak Gerakan Tutup Toba Pulp Lestari (TPL) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Utara, Senin (6/10/2025) sore.
Adapun aliansi ini terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Horas Bangso Batak (HBB), Lamtoras (Sihaporas), KSPPM, AMAN Tano Batak, Persaudaraan 98, Generasi Muda Batak, Napos Angkola, Masyarakat Angkola Timur Tapsel, Natinggir, Natumingka, dan Masyarakat Batak Bersatu.
Dalam orasinya itu, Koordinator Aksi dari HBB (Aria Angkola) mengungkapkan masyarakat mengalami berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak TPL melalui orang-orang suruhan mereka.
Kunjungi, Klik dan Tonton YOUTUBE SATYA BHAKTI ONLINE di bawah ini sampai selesai.
Sementara itu, salah seorang korban, Putri Ambarita, turut menyampaikan kesaksiannya yang dalam hal ini mengungkapkan tindakan dari Pihak TPL dinilai sudah tidak manusiawi.
Menurut Putri Ambarita, dirinya dan adiknya yang disabilitas dianiaya.
“Bahkan orang tua kami yang sudah uzur diperlakukan kasar, meskipun sudah mengatakan tidak sanggup melawan,” ungkap Putri Ambarita sambil menahan tangis.
Putri menegaskan, perjuangan mereka bukan demi harta, melainkan demi mempertahankan tanah warisan leluhur.
“Itu jati diri kami. Kami akan mempertahankan tanah leluhur kami sampai kapan pun,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Rosmawati Silalahi (istri Tomson Ambarita) yang dua kali dipenjara dalam kasus terkait TPL, serta Herbet Butarbutar selaku Panglima Komando aksi Tutup TPL.
Keduanya menyerukan agar pemerintah segera menutup perusahaan tersebut.
Untuk diketahui, para aktivis lingkungan dari Persaudaraan 98 Sumut juga angkat suara yang dalam hal ini menilai tindakan tersebut merupakan bentuk arogansi korporasi yang tidak menghargai hak asasi manusia.
Mereka mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera turun tangan dan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.
“TPL harus bertanggung jawab. Negara tidak boleh diam ketika rakyat diperlakukan secara tidak manusiawi,” tegas salah satu aktivis Persaudaraan 98 Sumut yang ikut mendampingi warga itu.
Kasus ini menambah panjang daftar konflik antara masyarakat adat dan perusahaan di kawasan Tapanuli.
Publik berharap agar penyelesaian dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan, bukan dengan kekerasan dan intimidasi. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Pemerintahan yang adil lebih kuat dari pasukan terbesar.”



