Kantor DPRD Deli Serdang Diduga Sarat Korupsi, 3 Laporan Dilayangkan ke APH.(fOTO : SBO/Ilustrasi
SATYA BHAKTI ONLINE | DELISERDANG – Aroma dugaan korupsi kembali menyeruak yang kali ini menyasar Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang.
Terkait itu, dari hasil dari temuan di lapangan dan informasi yang diterima dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat Perisai Keadilan Nasional (LSM PKN) melayangkan tiga laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumut terkait dugaan praktik korupsi yang diduga melibatkan oknum di lingkungan DPRD.
Informasinya, dalam laporannya dengan nomor 05/LSM-PKN/IV/2025 yang ditujukan ke Kapolda Sumut, LSM PKN melaporkan dugaan praktik jual beli pengangkatan pegawai honorer di lingkungan DPRD Deli Serdang.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa sejumlah calon pegawai honorer diduga dimintai dana antara Rp.30 juta hingga Rp.40 juta agar dapat diangkat.
Baca Juga : Dikonfirmasi Soal Dugaan Penyelewengan ADD, Kades Tanjung Morawa B Pilih Bungkam
Selain itu, dalam laporannya dengan nomor 06/LSM-PKN/IV/2025 yang juga ditujukan ke Kapolda Sumut, LSM PKN menyoroti dugaan praktik jual beli surat keputusan (SK) pengangkatan staf internal DPRD.
Dalam laporan tersebut, disebutkan sejumlah security DPRD yang ingin menjadi staf disebut-sebut harus menyetor uang Rp.5 juta hingga Rp.10 juta kepada oknum Kabag Umum dan Sekwan DPRD Deli Serdang.
Ironisnya, pegawai lama yang tidak terlibat justru dipindahkan atau diturunkan posisinya menjadi petugas keamanan.
Sementara itu, dalam surat bernomor 07/LSM-PKN/IV/2025 yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, LSM PKN menyampaikan dugaan penyimpangan anggaran uang minyak dan perawatan kendaraan dinas DPRD Deli Serdang yang berlangsung sejak tahun 2003 hingga 2025.
Berdasarkan temuan dan aduan masyarakat, anggaran tersebut harusnya digunakan secara transparan.
Ironisnya, dana tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Terkait dugaan aksi korupsi itu, Sekretaris DPP LSM PKN (Doan Suci Wahyuni) menegaskan, praktik semacam ini sangat merusak tata kelola birokrasi dan integritas lembaga legislatif.
Dalam hal ini LSM PKN berharap, Kejati dan Polda Sumut menindaklanjuti laporan ini secara serius guna mencegah gejolak sosial dan memastikan tegaknya hukum di Kabupaten Deli Serdang.
“Kami minta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan,” tegas Sekretaris DPP LSM PKN itu.
Sayangnya, Ketua DPRD Deli Serdang (Zaki Shahri) dan Sekretaris DPRD (Drs. Binsar T.H. Sitanggang, M.Si) belum memberikan tanggapan atau jawaban atas laporan yang dimaksud.
Kini, publik menanti, apakah kasus ini akan ditangani secara serius hingga tuntas, atau kembali menjadi tumpukan laporan yang tak pernah terungkap ke permukaan. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Sering kali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh.”
About the Author
