Foto : SBO - Ilustrasi
SATYA BHAKTI ONLINE | MEDAN – Dalam sebuah negara hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.
Ketika seseorang merasa dirugikan, menjadi korban tindak pidana, atau mengetahui adanya dugaan perbuatan melawan hukum, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah membuat laporan kepada pihak kepolisian.
Laporan pun disampaikan.
Keterangan diberikan.
Bukti-bukti diserahkan.
Bahkan, tidak sedikit pelapor yang harus berulang kali datang ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, memberikan tambahan keterangan, hingga menyerahkan dokumen pendukung.
Namun, setelah seluruh proses itu dijalani, muncul sebuah pertanyaan besar:
Mengapa perkara yang sudah dilaporkan kepada polisi tak kunjung sampai ke pengadilan?
Apakah proses penyelidikannya belum selesai?
Apakah masih terdapat kekurangan alat bukti?
Apakah penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan?
Ataukah ada persoalan lain yang membuat penanganan perkara berjalan begitu lambat?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum.
Karena bagi masyarakat yang mencari keadilan, waktu bukan sekadar angka dalam kalender. Waktu adalah harapan yang terus digantungkan pada kepastian hukum.
Dari Laporan Polisi Menuju Proses Penyidikan
Perlu dipahami, membuat laporan polisi bukan berarti sebuah perkara secara otomatis langsung dibawa ke pengadilan.
Ada tahapan hukum yang harus dilalui yang dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan untuk memastikan apakah suatu peristiwa diduga merupakan tindak pidana.
Bila peristiwa itu ada dugaan tindakan pidana, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan apabila ditemukan dasar yang cukup untuk menindaklanjutinya.
Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum berkewajiban mencari dan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan ahli apabila diperlukan, serta mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Tujuannya bukan sekadar menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan membuat terang suatu peristiwa pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
Namun, di sinilah persoalan sering kali menjadi perhatian masyarakat.
Ada perkara yang prosesnya berjalan relatif cepat.
Ada pula laporan yang penanganannya membutuhkan waktu panjang.
Pelapor terus menunggu, saksi telah diperiksa, dokumen sudah diserahkan, tetapi perkembangan perkara seolah tidak memberikan kepastian.
Pertanyaannya, sampai di mana sebenarnya proses penyelidikan dan penyidikan itu berjalan?
Apakah penyidik masih mengumpulkan alat bukti?
Apakah ada saksi yang belum diperiksa?
Apakah sudah dilakukan gelar perkara?
Ataukah terdapat hambatan yang belum pernah dijelaskan kepada pelapor?
Masyarakat tentu tidak boleh serta-merta menyimpulkan adanya pelanggaran atau kesengajaan menghambat perkara.
Akan tetapi, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara merupakan bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum.
Ketika Berkas Perkara Berhadapan Dengan Kejaksaan
Persoalan berikutnya muncul ketika penyidik merasa bahwa proses penyidikan telah selesai dan berkas perkara mulai diserahkan kepada penuntut umum.
Pada tahapan ini, perkara tidak serta-merta langsung masuk ke ruang persidangan.
Jaksa penuntut umum terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara, baik dari sisi formal maupun material.
Apakah uraian peristiwa pidana sudah jelas?
Apakah unsur-unsur tindak pidana telah didukung alat bukti?
Apakah keterangan saksi bersesuaian dengan bukti lainnya?
Apakah konstruksi hukum yang digunakan sudah tepat?
Apabila berkas perkara dinilai belum lengkap, jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan tersebut.
Dalam praktiknya, proses ini dikenal dengan mekanisme pengembalian berkas disertai petunjuk atau P-19.
Penyidik kemudian berkewajiban menindaklanjuti petunjuk tersebut dan melengkapi kekurangan yang diminta oleh jaksa.
Setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21, proses berlanjut pada penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
Selanjutnya, jaksa mempersiapkan surat dakwaan dan melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan untuk diperiksa serta diadili.
Artinya, perjalanan sebuah perkara dari kantor polisi hingga meja hijau melibatkan koordinasi dan tanggung jawab beberapa lembaga penegak hukum.
Namun, apabila proses tersebut terus berulang tanpa kejelasan, masyarakat tentu berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya menjadi kendala.
Apakah kekurangan alat bukti memang belum terpenuhi?
Apakah petunjuk jaksa belum dilaksanakan?
Ataukah terdapat persoalan koordinasi yang menyebabkan penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan fakta, bukan sekadar pernyataan bahwa perkara masih dalam proses.
Hak Pelapor Untuk Mendapatkan Kejelasan
Dalam sistem penegakan hukum, pelapor bukanlah pihak yang harus dibiarkan menunggu tanpa memperoleh informasi.
Pelapor memiliki kepentingan untuk mengetahui perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikannya.
Salah satu instrumen penting adalah SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.
Melalui SP2HP, pelapor dapat mengetahui tindakan yang telah dilakukan penyidik, hasil perkembangan penanganan perkara, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut penyidikan.
Dengan demikian, pelapor tidak harus terus-menerus menerka apakah laporannya masih berjalan, sedang mengalami hambatan, atau bahkan telah dihentikan.
Terlebih lagi, sejak 2 Januari 2026, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
KUHAP yang baru juga mengatur mekanisme pengawasan dan pengaduan apabila penyelidik atau penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterima.
Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pelapor untuk mengadukan keadaan itu kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan.
Dengan kata lain, kepastian hukum bukan hanya menyangkut bagaimana seseorang diproses ketika diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang mencari keadilan.
Menguji Transparansi Dan Integritas Penegak Hukum
Di tengah harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil, muncul satu persoalan yang tidak boleh diabaikan.
Jangan sampai sebuah laporan polisi hanya berhenti sebagai dokumen administrasi tanpa kejelasan tindak lanjut.
Jangan sampai pelapor harus berkali-kali datang, berulang kali bertanya, bahkan mengeluarkan tenaga dan biaya hanya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perkara yang dilaporkannya.
Sebab, apabila sebuah perkara memang belum dapat dilanjutkan, seharusnya ada penjelasan mengenai alasan dan dasar hukumnya.
Jika masih membutuhkan alat bukti tambahan, sampaikan apa yang menjadi kekurangannya.
Jika terdapat kendala dalam pemeriksaan saksi, jelaskan hambatan yang dihadapi.
Jika penyidikan dihentikan, berikan pemberitahuan dan dasar hukum penghentian tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi seperti inilah yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Sebaliknya, ketidakjelasan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menimbulkan kecurigaan, spekulasi, dan pertanyaan publik mengenai keseriusan penanganan suatu perkara.
Tentu, kita tidak boleh menuduh adanya permainan perkara, intervensi, ataupun penyalahgunaan kewenangan tanpa bukti.
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata apabila terdapat laporan masyarakat yang membutuhkan penjelasan dan kepastian.
Karena hukum seharusnya berdiri di atas fakta, bukti, prosedur, dan integritas, bukan dipengaruhi oleh kedudukan, kekuasaan, ataupun kepentingan pihak tertentu.
Keadilan Tidak Boleh Berhenti Di Meja Penyidik
Pada akhirnya, masyarakat perlu memahami bahwa proses hukum memang membutuhkan waktu, ketelitian, dan kecermatan.
Tidak semua perkara dapat diselesaikan dalam hitungan hari.
Tidak semua laporan dapat langsung dinyatakan memenuhi unsur pidana.
Dan tidak semua perkara harus berakhir dengan persidangan apabila memang terdapat alasan hukum yang sah untuk tidak melanjutkannya.
Namun, lamanya proses penanganan perkara juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Sebab, ketika seseorang datang melapor kepada kepolisian, sesungguhnya ia sedang menaruh kepercayaan kepada negara.
Ia berharap laporannya diperiksa secara profesional.
Ia berharap bukti-bukti yang disampaikan ditindaklanjuti secara objektif.
Ia berharap setiap pihak yang berkaitan dengan perkara diperlakukan secara adil.
Dan yang paling penting, ia berharap mendapatkan kepastian mengenai bagaimana nasib perkara yang telah dilaporkannya.
Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa membuat laporan polisi begitu mudah, tetapi mendapatkan kejelasan penyelesaiannya justru menjadi sesuatu yang sulit.
Jangan sampai keadilan hanya terlihat ketika laporan dibuat, tetapi menghilang ketika masyarakat mulai menanyakan perkembangan penanganannya.
Karena sesungguhnya, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari banyaknya laporan yang diterima atau jumlah orang yang diperiksa.
Keberhasilan penegakan hukum juga harus diukur dari profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian penyelesaian setiap perkara berdasarkan hukum.
Renungan Publik
Kini, pertanyaan kembali kepada kita semua.
Jika seseorang sudah melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian, memberikan keterangan, menyerahkan bukti, dan memenuhi seluruh panggilan pemeriksaan, tetapi perkaranya tak kunjung mendapatkan kejelasan, kepada siapa masyarakat harus meminta pertanggungjawaban?
Apakah cukup dengan jawaban bahwa perkara masih dalam proses?
Ataukah sudah saatnya setiap institusi penegak hukum memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai tahapan, kendala, dan kepastian penyelesaian perkara?
Bukankah masyarakat berhak mengetahui apakah sebuah perkara masih dalam penyelidikan, sudah masuk tahap penyidikan, telah diserahkan kepada kejaksaan, atau justru dihentikan berdasarkan alasan hukum tertentu?
Ingatlah, hukum bukan hanya tentang kewenangan aparat untuk memproses seseorang.
Hukum juga tentang kewajiban negara memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan kepada setiap warga negara.
Sudah Lapor Polisi, Mengapa Perkara Tak Kunjung ke Pengadilan?
Inilah pertanyaan yang patut menjadi renungan bersama.
Sebab, keadilan yang terus ditunggu tanpa kepastian pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
About the Author
