Foto : SBO - Ist
Plank Proyek Tak Terlihat
Legalitas Lahan dan Anggaran Dipertanyakan
SATYA BHAKTI ONLINE | TANJUNG MORAWA [DELI SERDANG] –
Pembangunan Kantor Pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali menjadi perhatian publik.
Setelah sebelumnya muncul berbagai pertanyaan mengenai status legalitas lahan dan proses pembangunan yang hingga kini belum menunjukkan penyelesaian sebagaimana diharapkan masyarakat, kini persoalan lain turut menjadi sorotan.
Publik mulai mempertanyakan keterbukaan informasi pelaksanaan proyek pembangunan gedung pemerintahan tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan papan informasi proyek atau yang lazim disebut plank proyek.
Berdasarkan pantauan di lokasi, papan informasi proyek pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa tersebut tampak tidak terlihat terpampang sebagaimana mestinya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: mengapa informasi mengenai pelaksanaan pembangunan kantor pemerintahan tersebut tidak terlihat secara terbuka di lokasi pekerjaan?
Padahal, papan informasi proyek bukan sekadar pelengkap kegiatan pembangunan.
Keberadaannya merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
Melalui papan informasi tersebut, masyarakat pada umumnya dapat mengetahui nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, nama perusahaan pelaksana, konsultan pengawas apabila ada, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengetahui, mengawasi, dan mempertanyakan apabila terdapat hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan.
Tanpa informasi yang mudah diakses di lokasi pekerjaan, masyarakat tentu akan kesulitan mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan, siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, serta kapan pembangunan tersebut ditargetkan selesai.
Namun, persoalan plank proyek ini bukan satu-satunya pertanyaan yang mengiringi pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa.
Sebelumnya, pembangunan gedung pemerintahan tersebut juga menjadi sorotan karena lokasinya disebut-sebut berada di atas lahan eks Hak Guna Usaha atau HGU PTPN II Tanjung Morawa.
Status dan dasar hukum penggunaan lahan tersebut pun menjadi perhatian masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah proses penguasaan atau penggunaan lahan, administrasi pertanahan, perizinan, serta penetapan peruntukan untuk pembangunan kantor pemerintahan telah diselesaikan sesuai ketentuan sebelum pekerjaan dilaksanakan?
Sebab, pembangunan fasilitas pemerintahan tentu harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas. Kepastian mengenai status lahan menjadi bagian penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Di sisi lain, perkembangan pembangunan gedung tersebut juga belum luput dari sorotan.
Bangunan yang direncanakan menjadi pusat pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa itu hingga kini belum menunjukkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Kondisi ini menambah panjang daftar pertanyaan publik.
Mulai dari kepastian legalitas lahan, keterbukaan informasi proyek, sumber dan penggunaan anggaran, hingga perkembangan pekerjaan di lapangan.
Bahkan, apabila melihat berbagai persoalan yang berkembang sejak awal pembangunan, muncul pula penilaian dan pertanyaan masyarakat mengenai apakah proses pembangunan tersebut telah mengedepankan prinsip transparansi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap aspirasi warga.
Sebagian pihak mungkin memandang pembangunan kantor camat sebagai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan.
Namun, tujuan pembangunan yang baik tetap harus disertai proses yang terbuka, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai pembangunan fasilitas pelayanan publik justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pihak Kecamatan Tanjung Morawa, serta pihak-pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Apa dasar hukum penggunaan lahan eks HGU PTPN II tersebut?
Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat terpampang di lokasi berdasarkan pantauan?
Berapa nilai anggaran pembangunan, siapa pelaksana pekerjaannya, dan kapan target penyelesaiannya?
Bagaimana perkembangan pekerjaan yang hingga kini belum rampung?
Dan yang tidak kalah penting, apakah seluruh proses pembangunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu.
Melainkan merupakan bagian dari kepentingan publik untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai pembangunan fasilitas pemerintahan yang menggunakan anggaran negara atau daerah.
Pembangunan kantor camat seharusnya menjadi simbol pelayanan kepada masyarakat, bukan justru menjadi sumber ketidakjelasan informasi.
Sebab, ketika proyek pembangunan fasilitas pemerintahan tidak disertai keterbukaan informasi yang memadai, wajar apabila masyarakat mempertanyakan transparansi dan pertanggungjawabannya.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan pihak-pihak terkait.
Ingat, pembangunan bukan hanya tentang berdirinya sebuah gedung. Pembangunan juga harus berdiri di atas kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Inilah yang menjadi pertanyaan besar di balik pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa. (red)

Editor/Publish : Antonius Sitanggang



