Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Massa Lintas 98 Sumut Datangi Polda Sumut

SATYA BHAKTI ONLINE | MEDAN – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional terus menjadi perhatian publik.

Persoalan yang menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, integritas institusi penegak hukum, serta perlindungan hak privasi tersebut kini mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat.

Di Sumatera Utara, dukungan terhadap langkah Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan kasus tersebut disampaikan oleh massa yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara.

Saat itu, Senin, 9 November 2026, massa Lintas 98 Sumut mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan moral kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Aksi damai tersebut bukan sekadar penyampaian pendapat di muka umum, melainkan juga bentuk dorongan agar proses penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menjadi sorotan nasional itu dilakukan secara menyeluruh, transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

Dari Dukungan Moral Hingga Tuntutan Pengusutan Tuntas

Dalam aksi tersebut, Lintas 98 Sumut menyampaikan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa.

Sebab, apabila dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan benar-benar terjadi di luar ketentuan hukum, persoalannya bukan hanya menyangkut privasi seseorang.

Lebih jauh, hal tersebut berpotensi menyentuh persoalan keamanan negara, perlindungan komunikasi pejabat negara, kebebasan sipil, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Koordinator aksi, Thomas J. Tarigan, menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada Kapolri agar pengusutan perkara tersebut dilakukan sampai tuntas.

Menurutnya, aparat kepolisian harus berani mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk siapa pihak yang diduga menjadi aktor intelektual, apa motif di balik dugaan penyadapan, serta kepada siapa informasi hasil penyadapan tersebut disalurkan.

Dengan demikian, pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada pihak-pihak yang telah terungkap dalam proses penyidikan.

Seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut harus ditelusuri berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengungkap Aktor Intelektual Dan Motif Penyadapan

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Lintas 98 Sumut adalah perlunya mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang diduga memiliki peran dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Thomas Tarigan juga menyampaikan dugaan mengenai kemungkinan keterlibatan operasi intelijen asing maupun kepentingan pihak-pihak tertentu.

Namun, dugaan tersebut tetap harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Pertanyaannya, siapa yang memiliki kemampuan, kewenangan, dan akses terhadap perangkat yang diduga digunakan dalam penyadapan?

Siapa yang memberikan perintah?

Untuk kepentingan siapa informasi tersebut dikumpulkan?

Dan yang tidak kalah penting, ke mana hasil penyadapan itu disalurkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui proses hukum yang objektif, bukan berdasarkan spekulasi ataupun kepentingan politik.

Dalam hal ini, Lintas 98 Sumut meminta agar Polri tidak ragu mengungkap seluruh fakta, termasuk apabila dalam proses pengusutan ditemukan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh tertentu.

Sebab, prinsip negara hukum menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dugaan Penyadapan Bukan Sekadar Persoalan Pribadi

Dalam perspektif kepentingan publik, dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara memiliki dimensi yang jauh lebih luas.

Presiden merupakan pemegang jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Keamanan komunikasi kepala negara tentu berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.

Apabila terdapat penyalahgunaan teknologi penyadapan tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap perlindungan data, keamanan komunikasi, serta prinsip demokrasi.

Namun demikian, penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum juga harus dipahami dalam kerangka kewenangan yang diatur undang-undang.

Penyadapan bukanlah kewenangan tanpa batas. Harus ada dasar hukum, prosedur, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Karena itu, pengusutan perkara ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara terang mengenai bagaimana teknologi tersebut digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan.

Minta Polri Profesional, Transparan, Dan Tidak Tebang Pilih

Dalam penyampaian aspirasinya, Lintas 98 Sumut juga menyoroti pentingnya integritas aparat penegak hukum.

Mereka berharap pengusutan perkara tidak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok, hubungan jabatan, maupun kekuatan politik tertentu.

Polri harus mampu menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti.

Apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, setiap orang yang disebut atau diduga terlibat juga tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjalani proses pembuktian yang adil.

Inilah prinsip penting dalam penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Dukungan Akan Terus Dikawal Hingga Proses Hukum Tuntas

Pada akhirnya, dukungan yang disampaikan Lintas 98 Sumut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penegakan hukum.

Mereka menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan penyidik, melainkan mendorong agar seluruh proses berjalan secara profesional, transparan, independen, dan berdasarkan ketentuan hukum.

Mereka juga berharap fakta-fakta penting dalam perkara tersebut nantinya dapat diungkap melalui proses hukum, termasuk dalam persidangan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kerahasiaan penyidikan dan perlindungan informasi yang dilindungi undang-undang.

Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Kini, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang menjadi sasaran penyadapan.

Lebih jauh, publik menantikan jawaban mengenai siapa yang berada di balik dugaan peristiwa tersebut, bagaimana mekanismenya, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa informasi itu diduga dikumpulkan.

Dukungan masyarakat kepada Kapolri tentu harus dijawab dengan hasil penegakan hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada nama-nama yang telah muncul, sementara fakta lain yang mungkin berkaitan belum terungkap.

Jangan pula sampai perkara yang menyangkut keamanan komunikasi kepala negara justru menjadi ruang tarik-menarik kepentingan.

Karena hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan, kekuasaan, ataupun kepentingan kelompok tertentu.

Lintas 98 Sumut telah menyampaikan dukungannya.

Kini publik menunggu bagaimana Polri membuktikan komitmennya dalam mengungkap perkara tersebut secara tuntas.

Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden!

Sebab, menjaga kehormatan institusi negara, melindungi hak privasi, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salam keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. (red)