Foto : SBO - Ilustrasi
Nasib Dua Jenderal Lain Jadi Sorotan
SATYA BHAKTI ONLINE | MEDAN – Gelombang pemeriksaan dan sidang kode etik di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin memanas!
Dua Jenderal Dipecat, Polemik Belum Berakhir
Setelah Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH, kini giliran Irjen Polisi Eko Hadi Santoso yang harus menerima keputusan serupa.
Dua perwira tinggi Polri telah dijatuhi sanksi pemecatan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Namun, pertanyaan besar kini muncul di tengah masyarakat.
Apakah proses penegakan kode etik ini akan berhenti pada Ahrie Sonta dan Eko Hadi?
Bagaimana dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang juga disebut sebagai salah satu tersangka dalam perkara tersebut?
Baca Juga : Dugaan Pelanggaran Kode Etik Jenderal Polri Disorot
Lalu bagaimana pula nasib Irjen Polisi Slamet Uliandi yang namanya turut terseret dalam rangkaian dugaan penyadapan ilegal tersebut?
Apakah mereka juga akan menghadapi sidang kode etik dan menerima sanksi yang sama?
Inilah perkembangan perkara yang kini menjadi perhatian publik dan patut terus dikawal secara kritis.
Setelah Ahrie Sonta, Eko Hadi Menyusul Dijatuhi PTDH
Selasa, 17 November 2026, menjadi hari penting dalam perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang mengguncang institusi Polri.
Irjen Polisi Eko Hadi Santoso menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP.
Persidangan yang berlangsung sekitar sembilan jam tersebut menghadirkan sembilan orang saksi.
Setelah melalui proses pemeriksaan, majelis KKEP menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko Hadi dinyatakan tercela.
Tidak hanya itu, majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Baca Juga : Di Balik Dugaan Penyadapan Ilegal, Muncul Dugaan Makar
Dengan keputusan tersebut, Eko Hadi menjadi perwira tinggi kedua yang dijatuhi sanksi pemecatan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, setelah Ahrie Sonta pada 10 November 2026.
Namun, ada satu hal yang menarik perhatian.
Eko Hadi ternyata tidak menerima begitu saja keputusan majelis KKEP. Ia menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Hal serupa sebelumnya juga dilakukan Ahrie Sonta.
Dengan demikian, proses etik terhadap keduanya masih memiliki tahapan lanjutan melalui mekanisme banding.
Giliran Listyo Sigit, Sidang Etik Dijadwalkan Pekan Depan
Kini perhatian publik mulai tertuju kepada satu nama besar, yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Dalam perkembangan kasus ini, Listyo Sigit termasuk salah satu dari empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Posisi Listyo menjadi perhatian tersendiri karena ia pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi Polri.
Namun, status dan jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses penegakan hukum maupun pemeriksaan etik.
Baca Juga : 35 Hari Menjabat KSP, Listyo Sigit Diberhentikan Prabowo Usai Jadi Tersangka Penyadapan
Kabar terbaru, Polri telah menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
Kepastian mengenai hari pelaksanaan serta susunan majelis yang akan memimpin persidangan masih menunggu pengumuman resmi.
Hal ini tentu menjadi ujian penting bagi komitmen Polri dalam menegakkan aturan internal secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Publik kini menunggu, apakah sidang etik Listyo Sigit akan menghasilkan keputusan yang sama seperti Ahrie Sonta dan Eko Hadi?
Ataukah terdapat pertimbangan lain yang akan disampaikan oleh majelis KKEP?
Yang jelas, proses persidangan harus berjalan berdasarkan bukti, ketentuan peraturan, serta hak setiap pihak untuk memberikan pembelaan.
Bagaimana Nasib Slamet Uliandi?
Selain Listyo Sigit, satu nama lain yang tidak kalah penting adalah Irjen Polisi Slamet Uliandi.
Slamet juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Namun, berbeda dengan Ahrie Sonta dan Eko Hadi, proses pemeriksaan etik terhadap Slamet menghadapi kendala karena kondisi kesehatannya.
Berdasarkan keterangan pihak Polri, Slamet masih menjalani perawatan medis.
Karena itu, jadwal sidang kode etik terhadap dirinya belum dapat ditentukan.
Kondisi ini tentu perlu diperhatikan.
Proses penegakan hukum dan etik harus tetap berjalan, tetapi juga harus menghormati hak-hak seseorang, termasuk hak memperoleh perawatan kesehatan.
Masyarakat tentu ingin mengetahui bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap Slamet Uliandi setelah kondisi kesehatannya memungkinkan untuk menjalani proses persidangan.
Apakah nantinya ia juga akan menghadapi sidang KKEP?
Apakah majelis akan menemukan bukti pelanggaran etik yang dapat berujung pada sanksi berat?
Semua itu masih menunggu proses pemeriksaan dan keputusan resmi.
Empat Jenderal, Satu Perkara Yang Menjadi Sorotan
Jika melihat perkembangan perkara ini, terdapat empat nama perwira tinggi yang menjadi perhatian dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal.
Mereka adalah:
- Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
- Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution.
- Irjen Polisi Eko Hadi Santoso.
- Irjen Polisi Slamet Uliandi.
Keempatnya telah disebut sebagai tersangka dalam perkara yang sedang ditangani Bareskrim Polri.
Penyidik menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan perangkat teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum yang semestinya.
Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, pengusaha, dan kalangan masyarakat lainnya.
Perkara ini semakin serius karena penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.
Namun, perlu ditegaskan bahwa status tersangka tidak sama dengan vonis bersalah. Seluruh dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.
Dugaan Makar, Muncul Babak Penyelidikan Berikutnya
Persoalan ini ternyata tidak hanya berhenti pada dugaan penyadapan ilegal.
Polri juga mengembangkan penanganan perkara ke dugaan tindak pidana makar.
Perkembangan tersebut tentu menambah perhatian publik terhadap kasus yang melibatkan sejumlah nama besar di lingkungan kepolisian.
Namun, ada hal penting yang harus dicermati.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa hingga 17 November 2026 belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Penyidik masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta mendalami barang bukti elektronik yang telah diamankan.
Dengan demikian, dugaan makar harus ditempatkan sebagai perkara yang masih dalam proses penyidikan, bukan sebagai kesimpulan bahwa seseorang telah terbukti melakukan makar.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah penyidikan tersebut akan menemukan keterlibatan pihak lain?
Apakah ada pihak yang selama ini belum terungkap dan memiliki peran dalam rangkaian peristiwa tersebut?
Dan sejauh mana hasil penyidikan akan membuka fakta yang sebenarnya?
Publik tentu menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.
Siapa Yang Akan Menyusul Dipecat?
Hadirnya dua keputusan PTDH terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi menjadi babak penting dalam perkara yang tengah mengguncang institusi Polri.
Tetapi, perjalanan kasus ini belum selesai.
Listyo Sigit dijadwalkan menghadapi sidang kode etik pekan depan, sementara Slamet Uliandi masih menjalani perawatan medis.
Di sisi lain, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah mengajukan banding atas keputusan pemecatan mereka.
Artinya, masih ada sejumlah tahapan yang harus dikawal, baik dalam proses kode etik maupun penyidikan pidana.
Kini masyarakat menantikan keberanian institusi Polri untuk membuka seluruh fakta secara transparan.
Jangan sampai penegakan kode etik hanya menjadi persoalan siapa yang dipecat, tetapi juga harus menjawab siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kewenangan disalahgunakan, dan apakah seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal.
Sebab, hukum tidak boleh hanya tajam kepada mereka yang berpangkat rendah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan tinggi.
Dua jenderal sudah dijatuhi PTDH. Satu jenderal dijadwalkan menjalani sidang etik. Satu lainnya masih menunggu perkembangan kondisi kesehatan.
Akankah badai sidang kode etik ini semakin membesar?
Siapa yang akan menyusul Ahrie Sonta dan Eko Hadi?
Dan apakah seluruh fakta di balik dugaan penyadapan ilegal ini akhirnya akan terungkap?
Kita tunggu perkembangan selanjutnya. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang



