Foto : SBO - Ilustrasi
Dugaan Penyadapan Ilegal, Ujian Integritas dan Transparansi Polri
SATYA BHAKTI ONLINE | MEDAN – Publik kembali menyoroti institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kali ini, perhatian tertuju pada proses sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Kasus ini bukan perkara biasa.
Sebab, sosok yang menjadi sorotan bukan sekadar anggota kepolisian biasa, melainkan seorang mantan pucuk pimpinan institusi Polri yang pernah memegang kendali tertinggi dalam struktur organisasi kepolisian di Indonesia.
Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut menjadi persoalan serius, bukan hanya dari perspektif penegakan hukum, tetapi juga menyangkut integritas, profesionalisme, penggunaan kewenangan, dan perlindungan hak privasi warga negara.
Lantas, bagaimana proses sidang etik terhadap mantan Kapolri ini akan berlangsung?
Dan sejauh mana Polri mampu membuktikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar berlaku tanpa memandang pangkat maupun jabatan?
Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Berdasarkan perkembangan penyidikan yang diberitakan sejumlah media, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan hasil penyadapan dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan penggunaan fasilitas dan kewenangan institusi kepolisian untuk aktivitas penyadapan yang tidak sesuai prosedur hukum.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, persoalan ini tentu menjadi peringatan serius mengenai pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan kewenangan aparat penegak hukum.
Sidang Etik Mantan Kapolri dan Perpol Nomor 4 Tahun 2026
Di tengah perhatian publik terhadap kasus tersebut, Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Peraturan yang disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026 ini membawa sejumlah perubahan dalam mekanisme persidangan etik.
Salah satu perubahan penting terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yang mengatur komposisi keanggotaan majelis KKEP.
Dalam ketentuan terbaru, anggota majelis dapat berasal dari personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.
Ketentuan ini menjadi penting karena memungkinkan personel dengan pangkat lebih rendah untuk duduk sebagai anggota majelis yang memeriksa dugaan pelanggaran etik pejabat dengan pangkat lebih tinggi.
Polri menyampaikan bahwa mekanisme tersebut akan digunakan dalam sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain itu, perubahan Pasal 59 juga memberikan kemungkinan pelaksanaan sidang secara elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
Penerbitan aturan baru tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena waktunya berdekatan dengan rencana sidang etik mantan Kapolri.
Bahkan, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengakui bahwa rencana pelaksanaan sidang etik tersebut menjadi salah satu pertimbangan penerbitan Perpol baru.
Di sinilah muncul pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka: apakah perubahan regulasi ini benar-benar mampu menjamin kelancaran dan objektivitas persidangan, serta bagaimana memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang diperiksa?
Dua Tersangka Telah Dijatuhi Sanksi PTDH
Sementara proses terhadap mantan Kapolri menjadi perhatian, sidang etik terhadap tersangka lainnya telah lebih dahulu dilaksanakan.
Pada 10 November 2026, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta.
Selanjutnya, pada 17 November 2026, sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso juga berujung pada sanksi PTDH.
Keduanya diketahui menyatakan akan menggunakan hak banding atas putusan tersebut.
Adapun terhadap Irjen Slamet Uliandi, pelaksanaan sidang etik masih menunggu perkembangan kondisi kesehatannya.
Rangkaian persidangan ini memperlihatkan bahwa proses penegakan etik terhadap para tersangka berjalan secara bertahap.
Namun, perhatian masyarakat kini semakin tertuju pada bagaimana majelis KKEP akan memeriksa mantan Kapolri yang pernah menjadi pemimpin tertinggi institusi tersebut.
Ujian Independensi dan Integritas Komisi Kode Etik Polri
Persidangan terhadap mantan Kapolri bukan hanya menjadi ujian bagi individu yang diperiksa, tetapi juga menjadi ujian bagi institusi Polri secara keseluruhan.
Sebab, dalam sebuah institusi penegak hukum, kewenangan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab.
Jabatan tinggi tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda.
Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
Komisi Kode Etik Polri diharapkan mampu menjalankan tugas secara independen, profesional, dan objektif.
Setiap bukti harus diperiksa. Setiap keterangan harus diuji. Setiap keputusan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak boleh ada penghakiman sebelum proses selesai. Namun, tidak boleh pula ada perlindungan terhadap siapa pun apabila pelanggaran terbukti.
Karena penegakan kode etik bukan sekadar persoalan menjatuhkan sanksi, melainkan juga menyangkut keberanian institusi untuk melakukan pembenahan dari dalam.
Publik Menunggu, Apakah Hukum Berlaku Sama bagi Semua?
Pada akhirnya, kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri ini menyisakan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar persidangan etik.
Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan perangkat teknologi kepolisian?
Siapa yang bertanggung jawab apabila kewenangan penyadapan digunakan di luar prosedur hukum?
Bagaimana menjamin bahwa hak privasi masyarakat terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan?
Dan yang tidak kalah penting, apakah proses penegakan etik mampu berjalan tanpa tekanan jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu?
Publik tentu tidak hanya menunggu hasil akhir persidangan.
Masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai proses, dasar pemeriksaan, pertimbangan majelis, serta tindak lanjut terhadap perkara pidananya.
Sebab, kepercayaan terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan Presisi ataupun berbagai program pembenahan kelembagaan.
Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Ketika seorang mantan Kapolri harus mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran etik, di situlah integritas institusi diuji.
Apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua?
Ataukah pangkat dan jabatan masih menjadi sesuatu yang membedakan perlakuan?
Jawabannya bukan terletak pada pernyataan, melainkan pada keberanian menegakkan aturan secara transparan, adil, dan tanpa pandang bulu.
Inilah ujian sesungguhnya bagi Polri: menjaga kehormatan institusi dengan menegakkan hukum dan kode etik, termasuk terhadap mereka yang pernah berada di puncak kekuasaan. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang



