Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa, Sarat Dengan Arogansi Kekuasaan, Sejumlah Warga Digusur

SATYA BHAKTI ONLINE | TANJUNG MORAWA (DELI SERDANG) –

Begini ceritanya……….

Peletakan batu pertama pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa yang dilakukan Bupati Deli Serdang (dr. Asri Luddin Tambunan), Rabu (29/10/2025) lalu itu diwarnai dengan nuansa arogansi kekuasaan yang kesemuanya itu menuai sorotan dari berbagai pihak.

Padahal, seremoni peletakan batu pertama pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa itu seharusnya menjadi momentum kebanggaan masyarakat.

Dalam hal ini, sikap sejumlah pejabat dinilai berlebihan dengan menunjukkan kekuasaannya di hadapan publik.

Baca Juga :
Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan, Penjualan Dan Pengalihan Aset Ex PTPN II Tanjung Morawa, Kejati Sumut Periksa Mantan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan

Untuk diketahui, di balik proyek yang digadang-gadang untuk meningkatkan pelayanan publik itu, tersimpan kisah pilu.

Sejumlah warga harus terusir dari lahan tempat tinggal mereka.

Mereka menilai tindakan Pemkab Deli Serdang itu tidak memperhatikan nasib masyarakat yang telah lama bermukim di lokasi pembangunan.

Bahkan, beberapa rumah warga dilaporkan telah dibongkar tanpa adanya musyawarah yang transparan.

“Sebelum kantor camat itu dibangun, seharusnya pemerintah memikirkan dulu tempat tinggal kami. Kami bukan menolak pembangunan, tapi jangan menggusur rakyat kecil tanpa solusi,” ujar seorang warga yang terdampak dengan nada kecewa.

Situasi di lapangan pun sempat memanas.

Jeritan tangis anak-anak dari warga yang tergusur itu juga mewarnai saat penggusuran yang dilakukan puluhan petugas Satpol PP Pemkab Deli Serdang itu.

Klik dan Tonton Youtube SBO : Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa, Sarat Dengan Arogansi Kekuasaan

Ironisnya, selain menggotong barang-barang milik warga keluar, petugas juga menggotong seorang ibu yang bersikukuh mempertahankan rumahnya dari aksi penggusuran itu.

Warga yang merasa tidak mendapat keadilan mempertanyakan dasar hukumnya.

Mereka berharap pemerintah tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik dengan kekuasaannya yang arogan, tetapi sisi kemanusiaan dan keadilan sosial harus lebih dikedepankan.

Mereka menilai kegiatan tersebut lebih menonjolkan kekuasaan yang arogan untuk kepentingan pencitraan pejabat daripada esensi pelayanan kepada masyarakat.

“Seharusnya pembangunan Kantor Camat itu menjadi simbol pelayanan publik yang merakyat, bukan ajang pamer kekuasaan,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.

Selain itu, pembangunan kantor camat baru yang kabarnya menelan biaya cukup besar itu juga menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi anggaran.

Kini, publik menunggu langkah konkret dari pihak terkait untuk membuktikan bahwa pembangunan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih humanis dan terbuka terhadap rakyat dengan menegakkan supremasi hukum yakni penegakan aturan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. (red)

Editor/Publish : Antonius Sitanggang

Renungan :

“Lebih baik dikuasai hukum daripada dikuasai hawa nafsu.”