Skip to content
SATYA BHAKTI ONLINE

SATYA BHAKTI ONLINE

Mengedepankan Hati Nurani & Kebenaran

banner-promo-full-sidenews

Connect with Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
Primary Menu
  • SBO HOME
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • SUMUT
      • MEDAN
      • BELAWAN
      • DELI SERDANG
      • SERDANG BEDAGAI
      • TEBING TINGGI
      • ASAHAN
      • BATUBARA
      • TANJUNG BALAI
      • LABURA
      • LABUHANBATU
      • LABUSEL
      • PADANGLAWAS
      • PADANGLAWAS UTARA
      • P SIDIMPUAN
      • MADINA
      • TAPSEL
      • BINJAI
      • LANGKAT
      • KARO
      • DAIRI
      • PAK-PAK BHARAT
      • P SIANTAR
      • SIMALUNGUN
      • TOBA
      • SAMOSIR
      • HUMBAHAS
      • TAPUT
      • SIBOLGA
      • TAPTENG
      • GUNUNG SITOLI
      • NIAS
      • NIAS BARAT
      • NIAS SELATAN
      • NIAS UTARA
    • SUMATERA BARAT
      • PASAMAN
      • PASAMAN BARAT
    • RIAU
      • PELALAWAN
  • TRIBRATA
    • MABES POLRI
    • POLDA SUMUT
      • POLRESTABES MEDAN
      • POLRES PELABUHAN BELAWAN
      • POLRESTA DELI SERDANG
      • POLRES SERDANG BEDAGAI
      • POLRES TEBING TINGGI
      • POLRES ASAHAN
      • POLRES BATUBARA
      • POLRES TANJUNGBALAI
      • POLRES LABUHAN BATU
      • POLRES LABUSEL
      • POLRES PADANGLAWAS
      • POLRES P SIDIMPUAN
      • POLRES TAPSEL
      • POLRES MADINA
      • POLRES BINJAI
      • POLRES LANGKAT
      • POLRES KARO
      • POLRES DAIRI
      • POLRES PAKPAK BHARAT
      • POLRES P SIANTAR
      • POLRES SIMALUNGUN
      • POLRES TOBA
      • POLRES SAMOSIR
      • POLRES HUMBAHAS
      • POLRES TAPUT
      • POLRES SIBOLGA
      • Polres Nias
      • Polres Nias Selatan
      • POLRES TAPTENG
    • POLDA RIAU
      • POLRES BENGKALIS
      • POLRES PELALAWAN
    • POLDA SUMBAR
      • POLRES KAMPAR
  • ADHIYAKSA
  • OPINI
  • HUKUM
  • HUKUM & KRIMINAL
  • KORUPSI
  • KRIMINAL
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • OLAHRAGA
  • RAGAM
    • BUDAYA
    • FOTO
    • BERITA DUKACITA
    • PROFIL
    • SOSIAL
    • VIDEO
    • Uncategorized
  • YOU TUBE
YOUTUBE SBO
  • Home
  • DAERAH
  • SUMUT
  • DELI SERDANG
  • Dinilai Arogan, YPNA Tamora Kembali Rampas Penguasaan Lahan Masyarakat
  • DELI SERDANG
  • PERISTIWA

Dinilai Arogan, YPNA Tamora Kembali Rampas Penguasaan Lahan Masyarakat

admin 4 November 2023 7 minutes read
Dinilai Arogan, YPNA Tamora Kembali Rampas Penguasaan Lahan Masyarakat

Dinilai Arogan, YPNA Tamora Kembali Rampas Penguasaan Lahan Masyarakat

SATYA BHAKTI ONLINE, TANJUNG MORAWA [DELI SERDANG] –

Dinilai arogan, sepeninggalannya H Suprianto alias Anto Keling selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah (YPNA)  yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu itu, kini pihak YPNA kembali dinilai melanggar hukum merampas lahan yang sudah belasan tahun dikuasai masyarakat,

Saat itu, Jumat 3 November 2023, dengan merusak tananman milik masyarakat, pihak YPNA mengerahkan sekolompok orang suruhan mendirikan bangunan di atas lahan yang sudah belasan tahun dikuasai masyarakat untuk bercocok tanam.

Adapun  kearogansian pihak YPNA tersebut diinformasikan tidak untuk pertama kalinya menjadi tontonan di kalangan masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Desa Dagang Kerawan.

Dalam hal hal ini, jauh sebelumnya pada masa hidupnya Anto Keling yang diketahui pemilik dan Ketua YPNA, kearogansian itu juga terus berlangsung.

Ironisnya, dengan mengaku sebagai pemilik lahan eks HGU PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan seluas 78, 16 hektar, Anto Keling yang saat itu belum meninggal dunia terus menunjukkan kearogansiannya dengan terus berusaha mengusir masyarakat dari lahan yang sudah berpuluh tahun hidup diatas lahan eks HGU PTPN 2 Desa Dagang Kerawan itu.

Tidak hanya itu saja, dinilai untuk memperkaya diri sendiri dan atau kelompoknya, Anto Keling yang saat itu belum meninggal dunia juga diduga telah menjual lahan eks HGU PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan kepada pihak pemilik modal atau pemilik uang.

Padahal, lahan eks HGU PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan tersebut diperuntukkan guna perluasan Kota Tanjung Morawa yang dalam hal ini ini dikenal dengan nama “Kota Satelit”.

Sedangkan selaku pihak yang saat itu dipercayakan pemerintah untuk memanfaatkan lahan eks HGU PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan dengan luas 59 hektar guna mewujudkan “Kota Satelit” itu. Anto Keling selaku pemilik dan Ketua YPNA yang kini sudah meninggal dunia itu tidak dapat mewujudkan “Kota Satelit” itu.

Bahkan, diakhir hidupnya, Anto Keling yang  dipercayakan pemerintah untuk memanfaatkan lahan eks HGU PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan dengan luas 59 hektar guna mewujudkan “Kota Satelit” itu, hingga kini meninggalkan “Bom Waktu” atas lahan eks HGU PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan tersebut yang hingga kini masih sarat dengan permasalahan perundang-undangan dan hukum.

Untuk diketahui, permasalahan lahan eks HGU PTPN2 Tanjung Morawa di Desa Dagang, hingga kini bagaikan api dalam sekam.

Hal tersebut dinilai dampak dari tidak adanya ketegasan pemerintah menyikapi soal lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawan itu.

Selain itu, “api dalam sekam” dalam permasalahan lahan eks eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawan itu juga dinilai merupakan dampak dari pernyataan dua abang beradik yakni (Alm.) Drs. H Amri Tambunan dan H Ashari Tambunan yang keduanya diketahui pejabat Bupati Deli Serdang itu yang dinilai sangat kontroversi menyikapi soal lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawan itu.

Dalam hal ini, saat menjabat Bupati Deli Serdang, Drs. H Amri Tambunan dalam kebijakannya dinilai menunjukkan arah dan berpegang pada aturan yang berlaku dan berpihak kepada kepentingan orang banyak.

Sedangkan kebijakaan Ashari Tambunan yang hingga menjabat Bupati Deli Serdang itu dinilai terkesan mengabaikan aturan.

Adapun kebijakan Bupati Deli Serdang (Ashari Tambunan) yang diketahui adik dari mantan Bupati Deli Serdang (Drs. Amri Tambunan) dalam menyikapi soal lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawan itu dinilai dapat mengakibatkan benturan fisik seperti halnya yang terjadi pada tahun 1953 silam.

Sedangkan pada 2006 lalu, bentrok fisik akibat kasus tanah Dagang Kerawan itu kembali terjadi diketahui berawal dari terjadinya jual-beli lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan antara Ir H Suwandi yang saat itu menjabat Dirut PTPN II Tanjung Morawa kepada H Suprianto alias Anto Keling selaku Ketua YPNA.

Seiring dengan dengan waktu, diduga ingin merampas lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumut yang sudah belasan tahun dikuasai dan diusahai masyakarat, YPNA, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pasang papan pemberitahuan.

Informasinya, sepeninggalannya H Suprianto alias Anto Keling selaku Ketua YPNA yang kini telah meninggal dunia beberapa waktu lalu itu, sekira Kamis 7 September 2023 lalu, pihak YPNA memasang plank papan pemberitahuan disalah satu lokasi lahan eks HGU PTPN2  Tanjung Morawa, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa di Jalan Industri, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa.

Adapun pada plank papan pemberitahuan yang terpasang disalah satu lokasi lahan eks HGU PTPN2  Tanjung Morawa, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa tersebut tertulis, “Lokasi Tanah Ini Seluas Kurang Lebih 50.000 Meter Persegi Akan Dibangun Perluasan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Berdasarkan Akte PHGR No.13 Tanggal 16 November 2005 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah No.12 Tanggal 13 Mei 2009 Jo. Notulen Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Yang Diselenggarakan Pada Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2020”.

Padahal, pelepasan areal lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan Tamora tersebut diperuntukkan untuk Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Tanjung Morawa oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bukan untuk perluasan YPNA sebagaimana yang tertulis pada plank papan pemberitahuan yang didirikan pihak YPNA itu.

Ironisnya lagi, pada kenyataannya diketahui, pelepasan lahan eks HGU PTPN2 Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawan itu diperjualbelikan yang diduga untuk memperkaya diri sendiri dan/atau kelompok.

Seperti diketahui, atas kasus jual-beli lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan itu, Dirut PTPN II Tanjung Morawa (Ir H Suwandi) bersama beberapa Direksi PTPN II Tanjung Morawa, seperti Ir Masdin Sipayung dan Drs Sukardi dipenjara.

Selain itu, Anto Keling juga ikut dipenjara atas kasus jual-beli lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan itu.

Sementara itu, dampak dari plank papan pengumuman yang didirikan pihak YPNA atas kasus jual-beli lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan itu, dinilai akan  kembali terjadi yang dalam hal ini bagaikan cerita bersambung yang kali ini dinilai berisikan cerita yang paling dahsyat.

Menyalahi Aturan, Pembangunan Tembok PT. MIP, Akan Dibongkar
Menyalahi Aturan, Pembangunan Tembok PT. MIP, Akan Dibongkar

Dalam hal ini, merupakan cerita bersambung, dampak atas kasus jual-beli lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa Desa Dagang Kerawan itu, kini juga diketahui, pemerintah melalui instansi terkait telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas lahan bermasalah yakni lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan Tanjung Morawa kepada pengusaha property yang diketahui bernama PT Morawa Indah Propertindo (MIP) yang berkantor di Medan, di Kompleks MMTC, Jalan Williem Iskandar, Blok A No.36 – Medan Estate.

Selanjutnya, dengan dasar Sertifikat HGB yang diduga dilakukan dengan cara ala mafia itu, PT MIP mengurung rumah-rumah warga  dan pedagang yang mencari nafkah dengan mendirikan pagar tembok diatas lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan Tanjung Morawa yang hingga kini masih bermasalah itu.

Padahal, dengan surat nomor : 593/508.4 tertanggal 23 Desember 2003, Bupati Deli Serdang yang saat itu dijabat Amri Tambunan menyurati YPNA yang dipimpin H Suprianto alias Anto Keling selaku Ketua YPNA yang pada intinya berisikan, “melarang melakukan kegiatan apapun sebelum ada izin dari bupati deli serdang”.

Selain itu, tertanggal 17 Januari 2006, Bupati Deli Serdang Amri Tambunan juga menyurati Dirut PTPN II Tanjung Morawa yang isinya, “memprotes keras pembebasan lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan seluas 78,16 hektar”.

Selain itu, dalam surat tersebut Bupati Deli Serdang Amri Tambunan mempertanyakan dasar pembebasan lahan eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan seluas 78,16 hektar itu.

Padahal, dirinya (Amri Tambunan, red) yang saat itu menjabat Bupati Deli Serdang bersama Gubernur Sumut hanya merekomendasikan pelepasan lahan eks HGU PTPN2 Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa itu seluas 59 hektar, bukan seluas 78,16 hektar.

Dalam hal ini, dengan merujuk surat Gubsu nomor 593/6969 tertanggal 29 Oktober 2004, Bupati Deli Serdang Amri Tambunan mengungkapkan bahwa atas lahan yang dikeluarkan dari lahan eks HGU eks HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan itu, ada lahan untuk rakyat seluas 18,34 hektar dan lahan untuk perumahan karyawan seluas 8,82 hektar. [***]

Penulis : Antonius Sitanggang

Editor/Publish : Antonius Sitanggang

 

Renungan :

“Jiwa yang bahagia adalah pelindung terbaik untuk dunia yang kejam.”

About the Author

admin

Administrator

Visit Website View All Posts
Share
Tweet
Post
Send
Send

Post navigation

Previous: Persaudaraan 98 Bersumpah
Next: Pastikan Kesiapan Logistik Pemilu 2024 Tidak Ada Gangguan, Kapolresta Deli Serdang Tinjau Dan Cek Gudang Logistik KPU Deli Serdang

Berita Terkait

KANTOR CAMAT TANJUNG MORAWA DISOROT - Plank Proyek Tak Terlihat, Legalitas Lahan dan Anggaran Dipertanyakan
  • DELI SERDANG
  • HUKUM

Kantor Camat Tanjung Morawa Disorot!

admin 16 November 2026
Hukum Di Deli Serdang Dipertanyakan! Berkas Perkara Rusdianto Masih Diteliti Kejari, Data Penyerahan Disebut Eror
  • ADHIYAKSA
  • DELI SERDANG
  • HUKUM
  • TRIBRATA

Proses Hukum Di Deli Serdang Dipertanyakan

admin 10 November 2026
Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Massa Lintas 98 Sumut Datangi Polda Sumut
  • MEDAN
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • TRIBRATA

Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Massa Lintas 98 Sumut Datangi Polda Sumut

admin 10 November 2026

HOT NEWS

  • KLIMAKS INVESTIGASI JURNALIS : DI BALIK VONIS BEBAS TERDAKWA KASUS KORUPSI
    👁 0 kali dibaca
  • Dihadiri Menteri Imipas Agus Andrianto, Paguyuban Bilal Mayit Sumut Gelar Pelatihan di Kabupaten Karo
    👁 1 kali dibaca
  • ANTARA MALING DAN KORUPTOR — APA BEDANYA?
    👁 1 kali dibaca
  • Antara Pemakai, Pengedar Dan Bandar Narkoba : Ada Apa Di Balik Proses Hukum Pemberantasan Narkotika?
    👁 1 kali dibaca
  • Pejabat Wakil Presiden Mundur Dari Jabatan, Ada Apa Di Balik Layar Kekuasaan?
    👁 5 kali dibaca
  • Dibalik Status Tersangka Mantan Kapolri Listyo Sigit atas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Benarkah Mengarah ke Perbuatan Makar?
    👁 5 kali dibaca
  • Sudah Lapor Polisi, Mengapa Perkara Tak Kunjung ke Pengadilan?
    👁 5 kali dibaca
  • Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Massa Lintas 98 Sumut Datangi Polda Sumut
    👁 6 kali dibaca
  • Dibalik Berdirinya Kafe Kopi di Atas Lahan Eks HGU Dagang Kerawan: Ada Kekuatan yang Kebal Hukum?
    👁 6 kali dibaca
  • Selain Diduga Tanpa Plank Proyek, Kualitas Pekerjaan Proyek Drainase Sei Merah–Bandar Labuhan Dipertanyakan
    👁 7 kali dibaca
Dilhat 1,134 kali
  • REDAKSI
  • Tentang Kami
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
Copyright © SATYA BHAKTI ONLINE 2020 - 2026 | MoreNews by AF themes.