Kementerian ATRBPN Tangani Pembatalan Sejumlah Sertifikat Konflik Pagar Laut
Kepala Biro Humas: Hasil Terang Benderang dan Tidak Menyisakan Permasalahan Hukum
SATYA BHAKTI ONLINE | JAKARTA – Terkait temuan sejumlah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi polemik pada pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus melakukan proses penyelesaian
Kegiatan peninjauan ulang menuju pembatalan bagi sertipikat yang terdeteksi berada di luar garis pantai ini tengah diproses oleh Kementerian ATR/BPN.
Dalam hal ini, dilansir dari https://www.atrbpn.go.id/, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN (Harison Mocodompis) pada Talkshow yang bertajuk Alangkah Lucunya Pagar Laut Ini dalam program Kontroversi yang tayang secara langsung di Metro TV, Kamis (23/01/2025) malam menuturkan, Kementerian ATR/BPN saat ini, tengah melakukan (pemeriksaan) baik fisik maupun yuridis.
“Kita tunggu saja hasilnya semua harus terang benderang, semua harus cepat tapi harus precise juga karena proses pembatalan itu tidak boleh menyisakan permasalahan hukum di kemudian hari,” jelas Kepala Biro Humas itu.
Terkait proses tindak lanjut untuk pembatalan ini, Harison Mocodompis berujar, hal ini merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Kementerian ATR/BPN sebagai sebuah lembaga tata usaha negara, menganut asas contrarius actus, dia mengeluarkan produk sesuai kewenangannya. Apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur maka juga bisa membatalkannya, itu yang sudah dan sedang dilakukan,” ungkapnya lagi.
Terkait indikasi jumlah sertipikat yang akan dibatalkan, Harison Mocodompis mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan proses identifikasi.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas itu menjelaskan, bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan koordinasi data fisik dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pengampu data peta.
“Kita lihat dari garis batas pantai itu, dari total 280 sertipikat itu, mana yang kena di luar garis batas pantai dan mana yang di dalam. Kalau itu sudah telak di luar kan enak nih melakukan proses pembatalannya. Untuk yang di dalam garis pantai ini kita teliti lagi, proses itu sedang berjalan. Belum ada angkanya, masih menunggu untuk diagregasi,” ungkap Kepala Biro Humas itu.
Selain proses penanganan penyelesaian sertipikat, Harison Mocodompis juga mengaku bahwa, Kementerian ATR/BPN juga tengah merumuskan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.
“Termasuk dengan orang-orang di dalam yang terlibat, saat ini dilakukan penelitian oleh APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah). Apapun perannya, apa kesalahannya, itu semua akan ada konsekuensinya dan itu sedang dijalankan,” pungkasnya. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Setiap kekecewaan dalam kehidupan dapat menjadi batu loncatan menuju ke hal-hal yang lebih hebat.”
About the Author
