SATYA BHAKTI ONLINE | DELI SERDANG – Setelah sebelumnya melayangkan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Sumut c.q Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut dengan nomor : 001/LSM RCW –DS/IV/2024 dan sudah diterima pihak Polda Sumut tertanggal 22 April 2024, kini LSM RCW Kabupaten Deli Serdang kembali melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) atas dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Pasar Melintang ke Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut).
Demikian diungkapkan Ketua LSM RCW Kabupaten Deli Serdang (Firnando Pangaribuan) kepada jurnalis SATYA BHAKTI ONLINE, Kamis 25 April 2024.
Menurut Firnando Pangaribuan, surat pengaduan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Pasar Melintang yang sarat memperkaya diri itu dilayangkan ke Kejati Sumut dengan tujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut bernomor : 002/LSM RCW –DS/IV/2024.
“Kini, dumas itu sudah diterima pihak Kejati Sumut tertanggal 25 April 2024 di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut,” tegas Firnando Pangaribuan, Kamis 25 April 2024, kepada jurnalis SATYA BHAKTI ONLINE.
Selanjutnya, kepada kedua APH tersebut yakni Polda Sumut dan Kejati Sumut, Firnando Pangaribuan berharap agar surat pengaduan dumas yang dilayangkan itu segera ditindaklanjuti dengan memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Kades Pasar Melintang (David Sagala) selaku Penanggungjawab Alokasi Dana Desa.
Selain itu, kepada Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk memeriksa keuangan yang dikelola oleh Desa Pasar Melintang yang dipimpin David Sagala selaku Kepala Desa Pasar Melintang.
Terkait Alokasi Dana Desa, Firnando Pangaribua menuturkan, Alokasi Dana Desa adalah dana perangsang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai program Pemerintah Desa.
Dalam hal ini, selain Kepala Desa, Bendahara Desa juga merupakan penanggungjawab Alokasi Dana Desa yang dalam hal ini berwenang untuk menerima dana desa dari berbagai sumber, seperti Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), dan sumber-sumber lainnya.
Sedangkan dalam mengelola dana desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
