SATYA BHAKTI ONLINE | TANJUNG MORAWA [DELI SERDANG] –
Pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kini menjadi perhatian publik.
Bukan hanya persoalan status legalitas lahan yang dipertanyakan, tetapi juga perkembangan pembangunan gedung pemerintahan tersebut yang hingga kini belum menunjukkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Bangunan yang direncanakan menjadi pusat pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa itu berdiri di atas lahan yang disebut-sebut sebagai lahan eks Hak Guna Usaha atau HGU PTPN II Tanjung Morawa.
Persoalan ini pun memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar.
Apa dasar hukum penggunaan lahan eks HGU tersebut untuk pembangunan kantor pemerintahan?
Apakah seluruh proses administrasi, perizinan, dan penetapan peruntukan lahannya telah diselesaikan sebelum pembangunan dilaksanakan?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat perjalanan pembangunan kantor camat yang hingga kini belum juga rampung.
Satu Tahun Sejak Peletakan Batu Pertama
Jika menengok kembali ke belakang, peletakan batu pertama pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa telah dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025, oleh Bupati Deli Serdang (dr. Asri Ludin Tambunan).
Momentum tersebut kala itu menjadi penanda dimulainya pembangunan fasilitas pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian publik kini tertuju pada satu hal: mengapa pembangunan kantor camat tersebut belum juga diselesaikan?
Sejak seremoni peletakan batu pertama, masyarakat tentu berharap pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan, memiliki target penyelesaian yang jelas, serta segera dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan publik.
Akan tetapi, ketika pembangunan belum juga tuntas, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai progres pekerjaan, target penyelesaian, hingga penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut.
Apakah pembangunan mengalami kendala teknis?
Apakah terdapat persoalan administrasi?
Ataukah ada hambatan lain yang menyebabkan pekerjaan belum dapat diselesaikan?
pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Klik dan tonton hingga selesai : Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa, Sarat Dengan Arogansi Kekuasaan
Legalitas Lahan Dan Proses Pembangunan Jadi Sorotan
Di sisi lain, persoalan status lahan eks HGU PTPN II juga tidak boleh diabaikan.
Sebab, pembangunan gedung pemerintahan di atas suatu bidang tanah semestinya didukung kejelasan status penguasaan, dasar hukum pemanfaatan, serta kesesuaian peruntukan lahannya.
Publik berhak mengetahui dokumen apa yang menjadi dasar pemerintah daerah menggunakan lahan tersebut.
Apakah telah tersedia persetujuan dari pihak yang berwenang? Bagaimana status penguasaan tanahnya?
Dan apakah seluruh tahapan administrasi telah dipenuhi?
Ini bukan semata-mata persoalan berdirinya sebuah bangunan, melainkan menyangkut kepastian hukum, transparansi pemerintahan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Terlebih lagi, ketika pembangunan belum juga rampung setelah sekian lama, keterbukaan informasi mengenai kontrak pekerjaan, nilai anggaran, progres fisik, pelaksana proyek, serta target penyelesaian menjadi hal yang penting.
Publik Menunggu Penjelasan
Pembangunan kantor pemerintahan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, tujuan baik tersebut tentu harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, tertib administrasi pertanahan, transparansi anggaran, dan pelaksanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, masyarakat kini menantikan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pihak Kecamatan Tanjung Morawa, serta pihak PTPN yang memiliki keterkaitan dengan riwayat dan status lahan tersebut.
Sebab, ada dua persoalan yang membutuhkan jawaban secara terang benderang: bagaimana kepastian legalitas lahan eks HGU PTPN II yang digunakan untuk pembangunan Kantor Camat Tanjung Morawa, dan mengapa pembangunan yang telah ditandai dengan peletakan batu pertama pada 29 Oktober 2025 itu belum juga rampung?
Jangan sampai pertanyaan publik terus berkembang tanpa memperoleh penjelasan yang memadai.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan gedung pemerintahan yang berdiri megah, tetapi juga kepastian bahwa setiap jengkal tanah yang digunakan memiliki dasar hukum yang jelas dan setiap rupiah anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena pembangunan bukan sekadar soal mendirikan bangunan.
Pembangunan juga harus berdiri di atas kepastian hukum, transparansi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
About the Author
