Berubah Nama Menjadi PTPN 1 Regional 1, Eks PTPN 2 Tanjung Morawa Tinggalkan Masalah Bagi Para Pensiunan. (FOTO : SBO/Ist)
Mereka berharap agar manajemen baru dan pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan dan adil.
Sementara itu, untuk menemui pihak management, para demonstran berjalan kaki dari Lapangan Garuda menuju Kantor PTPN 2 Tanjung Morawa yang kini berubah menjadi Kantor PTPN 1 Regional 1.
Baca Juga :
Pimpinan PTPN 1 Regional 1Tanjung Morawa Tidak Punya Hak Penuhi Tuntutan Para Pensiunan Eks PTPN 2
Menanggapi aksi unjuk rasa puluhan pensiunan yang digelar di depan kantor PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa itu, pihak manajemen berkesempatan menerima perwakilan dari para pensiunan yang demo menutur haknya itu di ruang meeting kantor PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa.
Setelah mendengarkan paparan dari para pensiunan terkait tuntutannya itu, akhirnya pihak manajemen yakni pimpinan PTPN 1 Regional 1 itu angkat bicara.
Namun pernyataan yang disampaikan pihak manajemen PTPN 1 Regional 1 itu justru membuat para pensiunan semakin kecewa.
Dalam hal ini, Pimpinan PTPN 1 Regional 1 (Didiek Prasetyo) menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memenuhi dan memutuskan tuntutan para pensiunan itu.
Menurut Didiek Prasetyo yang menjabat Region Head PTPN 1 Regional 1 itu, hal tersebut berada di luar tanggung jawab unit regional dan sepenuhnya menjadi kewenangan holding atau pusat.
“Kami memahami keresahan para pensiunan, namun kami tidak punya hak atau wewenang untuk mengambil keputusan terkait tuntutan tersebut. Semua berada di ranah holding,” ungkap pejabat Region Head PTPN I Regional 1 itu di hadapan para perwakilan demontrans.
Pernyataan pejabat Region Head PTPN 1 Regional 1 itu pun membuat para pensiunan merasa dilempar tanggung jawab.
Mereka (para pensiunan) menilai, perubahan nama dan struktur organisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak yang semestinya mereka terima.
“Kami tidak peduli namanya sekarang apa. Yang kami minta hanya hak kami yang sah. Jangan saling lempar tanggung jawab,” ujar salah seorang pensiunan dengan nada tegas.
Para pensiunan berharap agar Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh dan tidak membiarkan mereka terus dirugikan oleh tarik-ulur tanggung jawab antar pihak.
About the Author
