Foto : SBO - Ilustrasi
Setelah Ahrie Sonta Di-PTDH, Sidang Etik Berlanjut
SATYA BHAKTI ONLINE | Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri kini memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution menjadi jenderal polisi pertama yang menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP, kini proses pemeriksaan etik terhadap perwira tinggi lainnya mulai bergulir.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena perkara tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran disiplin internal kepolisian.
Lebih jauh, kasus ini menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, penggunaan fasilitas teknologi kepolisian, serta dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga : Di Balik Dugaan Penyadapan Ilegal, Muncul Dugaan Makar
Publik pun mulai mempertanyakan, sejauh mana dugaan pelanggaran kode etik tersebut melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Polri?
Dan yang tidak kalah penting, apakah proses penegakan kode etik akan dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan?
Ahrie Sonta Menjadi Jenderal Pertama Yang Menjalani Sidang Etik
Sebagaimana diketahui, Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution menjadi perwira tinggi pertama yang menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam rangkaian penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Sidang yang berlangsung pada 10 November 2026 itu menjadi perhatian luas karena menyangkut seorang jenderal polisi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.
Dalam persidangan tersebut, Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berkaitan dengan dugaan penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri kemudian menjatuhkan sanksi berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Namun, Ahrie Sonta menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
Putusan ini menjadi babak penting dalam penegakan kode etik di lingkungan kepolisian.
Sebab, untuk pertama kalinya dalam rangkaian perkara ini, publik menyaksikan seorang jenderal polisi harus mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran profesinya melalui sidang etik.
Setelah Ahrie, Eko Hadi Santoso Menjalani Sidang Kode Etik
Proses penegakan kode etik ternyata tidak berhenti pada Ahrie Sonta.
Pada Selasa, 17 November 2026, Polri kembali menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Polisi Eko Hadi Santoso.
Sidang tersebut dilaksanakan di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jakarta, mulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung secara tertutup.
Baca Juga : 35 Hari Menjabat KSP, Listyo Sigit Diberhentikan Prabowo Usai Jadi Tersangka Penyadapan
Dalam perkara ini, Eko Hadi dipersangkakan melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal menggunakan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.
Persidangan ini menjadi perhatian karena Eko Hadi merupakan salah satu perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Kini, publik menantikan bagaimana majelis etik akan menilai seluruh dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepadanya.
Apakah putusannya akan sama beratnya dengan yang dijatuhkan kepada Ahrie Sonta?
Ataukah terdapat pertimbangan lain berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan?
Semua itu tentu harus menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan resmi majelis KKEP.
Siapa Lagi Yang Akan Menjalani Sidang Kode Etik?
Perkara ini semakin menjadi sorotan karena penanganan dugaan penyadapan ilegal tersebut melibatkan sejumlah nama besar di lingkungan kepolisian.
Berdasarkan pemberitaan mengenai penetapan tersangka, terdapat empat perwira tinggi Polri yang terseret dalam perkara ini, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Nama-nama tersebut menjadi perhatian publik karena masing-masing memiliki posisi dan riwayat jabatan penting di lingkungan kepolisian.
Namun, perlu ditegaskan bahwa jadwal dan tahapan sidang etik masing-masing tidak sama.
Ahrie Sonta telah menjalani sidang dan dijatuhi sanksi PTDH, sementara Eko Hadi telah menjalani sidang pada 17 November 2026.
Untuk pihak lainnya, masyarakat masih menantikan perkembangan resmi mengenai proses pemeriksaan dan penegakan kode etik.
Pertanyaan besar pun muncul.
Apakah seluruh pihak yang diduga terlibat akan diperiksa melalui mekanisme kode etik yang sama?
Apakah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga akan menghadapi sidang kode etik?
Dan bagaimana pertanggungjawaban masing-masing pihak apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting yang harus dijawab secara terbuka oleh institusi Polri.
Ujian Transparansi Dan Integritas Polri
Kasus ini sesungguhnya menjadi ujian besar bagi komitmen reformasi dan integritas institusi kepolisian.
Sebab, masyarakat tentu berharap bahwa aturan hukum dan kode etik tidak hanya diberlakukan secara tegas terhadap anggota berpangkat rendah, tetapi juga terhadap mereka yang menduduki jabatan strategis.
Pangkat dan jabatan seharusnya bukan menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.
Sebaliknya, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam institusi, semakin besar pula tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijalankan.
Di sinilah pentingnya transparansi dalam setiap proses persidangan kode etik.
Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, bagaimana akses teknologi kepolisian digunakan, siapa yang memberikan perintah, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang terbukti melanggar ketentuan.
Selain proses etik, penyidikan pidana juga harus berjalan secara profesional dan objektif.
Sebab, putusan kode etik dan putusan pidana merupakan dua mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda.
Hukum Harus Berlaku Tanpa Memandang Pangkat
Kini, setelah Ahrie Sonta menjadi jenderal polisi pertama yang menjalani sidang kode etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, perhatian publik beralih kepada sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso serta perkembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lainnya.
Perjalanan perkara ini masih menyisakan banyak pertanyaan.
Apakah seluruh rangkaian dugaan penyadapan ilegal akan terungkap secara terang?
Apakah setiap pihak yang diduga terlibat akan mendapatkan pemeriksaan yang adil dan transparan?
Dan yang paling penting, mampukah Polri membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap aturan hukum dan kode etik profesi?
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang dijatuhi sanksi.
Masyarakat juga menunggu kebenaran, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.
Karena dalam negara hukum, tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada hukum, dan tidak ada jabatan yang boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. (red)
Editor/Publishh : Antonius Sitanggang



