Di Balik Dugaan Penyadapan Ilegal, Muncul Dugaan Makar

Kapolri Ungkap Fakta di Hadapan DPR

SATYA BHAKTI ONLINE | MEDAN – Ada sebuah pertanyaan besar yang kini menjadi perhatian publik.

Apakah perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah mantan dan pejabat tinggi Polri hanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur penggunaan teknologi penyadapan?

Ataukah terdapat rangkaian perbuatan lain yang lebih serius, yang kini mulai didalami oleh aparat penegak hukum?

Pertanyaan tersebut semakin mengemuka setelah Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam rapat yang membahas penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut, muncul perkembangan penting.

Kapolri mengungkapkan bahwa selain menangani dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, permufakatan jahat, dan dugaan makar.

Sebuah perkembangan yang tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata.

Sebab, apabila sebelumnya perhatian publik lebih banyak tertuju pada dugaan penyadapan terhadap Presiden, kini persoalan tersebut berkembang menjadi penyelidikan yang juga menyentuh dugaan adanya tujuan atau rangkaian tindakan yang dapat mengarah pada tindak pidana makar.

Namun, apa sebenarnya yang mendasari munculnya dugaan tersebut?

Rapat Komisi III DPR Membuka Babak Baru

Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.

Sejumlah nama perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka menjadi perhatian utama.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Berdasarkan konstruksi penyidikan yang dipaparkan Kapolri, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian kegiatan penyadapan, mulai dari penentuan sasaran, koordinasi, pelaksanaan teknis, hingga penerimaan hasil penyadapan.

Kapolri juga menjelaskan adanya dugaan penggunaan jalur komunikasi dan mekanisme tertentu yang tidak sesuai dengan prosedur resmi.

Tetapi, persoalan tidak berhenti sampai di situ.

Komisi III DPR turut menyoroti dugaan adanya rangkaian perbuatan lain yang dinilai perlu didalami secara menyeluruh.

Mengapa Dugaan Makar Ikut Muncul?

Inilah bagian yang menjadi perhatian paling besar.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam rapat tersebut menyoroti dugaan adanya rangkaian tindakan lain di luar penyadapan ilegal.

Di antaranya dugaan surveilans ilegal, pembentukan opini di media sosial, pembunuhan karakter, hingga penggalangan massa yang menurutnya perlu ditelusuri apakah memiliki tujuan untuk menghambat Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Habiburokhman bahkan meminta Polri mendalami kemungkinan penerapan pasal makar terhadap para tersangka apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi.

Sementara itu, Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi tersendiri terkait dugaan permufakatan jahat dan tindak pidana makar.

Penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang harus dibuktikan secara terpisah.

Artinya, dugaan makar kini menjadi salah satu fokus pendalaman aparat kepolisian.

Namun, penting untuk ditegaskan bahwa dugaan makar tersebut belum merupakan kesimpulan hukum.

Unsur tindak pidananya masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan mekanisme peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanyaan Besar : Siapa, Apa Motifnya Dan Untuk Kepentingan Siapa?

Di tengah berkembangnya perkara ini, publik tentu memiliki sejumlah pertanyaan mendasar.

Jika dugaan penyadapan memang terjadi, siapa sebenarnya yang menjadi sasaran?

Apa tujuan pengumpulan informasi tersebut?

Apakah hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan pemantauan, atau terdapat dugaan tujuan lain yang lebih luas?

Kemudian, apakah benar terdapat hubungan antara dugaan penyadapan, surveilans ilegal, pembentukan opini publik, dan penggalangan massa sebagaimana disoroti dalam rapat Komisi III DPR?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab melalui bukti, bukan sekadar asumsi ataupun pernyataan sepihak.

Aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan hubungan antara setiap dugaan perbuatan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat bukti yang menunjukkan adanya tujuan melawan hukum.

Sebab, dalam perkara yang menyangkut kepentingan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, transparansi serta ketelitian penegakan hukum menjadi sangat penting.

DPR Meminta Pengusutan Tidak Berhenti Pada Empat Tersangka

Kesimpulan rapat Komisi III DPR RI juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Komisi III meminta Polri mengusut perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pengusutan diharapkan tidak berhenti pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti mengenai keterlibatan pihak lainnya.

Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi Bareskrim Polri.

Mampukah penyidik mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan aliran perintah, penggunaan perangkat elektronik, pengumpulan informasi, hingga kemungkinan tujuan di balik tindakan tersebut?

Dan yang tidak kalah penting, apakah seluruh bukti yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan pengadilan?

Hukum Harus Mengungkap Fakta, Bukan Sekadar Membangun Dugaan

Perkara ini kini memasuki babak yang semakin kompleks.

Dari dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik, berkembang pula penyelidikan mengenai dugaan permufakatan jahat dan tindak pidana makar.

Namun, sebesar apa pun perhatian publik terhadap perkara ini, prinsip negara hukum harus tetap menjadi pegangan.

Setiap dugaan harus dibuktikan.

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Dan tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kini, masyarakat menunggu jawaban yang lebih terang.

Siapa yang sebenarnya berada di balik seluruh rangkaian dugaan tindakan tersebut?

Apa motifnya?

Apakah terdapat pihak lain yang turut terlibat?

Dan sejauh mana penyidik mampu membuktikan dugaan makar yang kini ikut menjadi perhatian?

Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut nama sejumlah pejabat tinggi kepolisian.

Lebih dari itu, perkara ini menyangkut transparansi kekuasaan, perlindungan terhadap penyelenggaraan negara, dan kepastian bahwa hukum berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.

Inilah perkara yang harus terus dikawal.

Bukan untuk menghakimi sebelum waktunya, melainkan untuk memastikan bahwa setiap fakta benar-benar terungkap dan setiap proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. (red)

Editor/Publish : Antonius Sitanggang