Berubah Nama Menjadi PTPN 1 Regional 1, Eks PTPN 2 Tanjung Morawa Tinggalkan Masalah Bagi Para Pensiunan. (FOTO : SBO/Ist)
Tuntut Keadilan, Puluhan Pensiunan Eks PTPN 2, Demo Kantor PTPN 1 Regional 1Tanjung Morawa
Pimpinan PTPN 1 Regional 1Tanjung Morawa Tidak Punya Hak Penuhi Tuntutan Para Pensiunan Eks PTPN 2
Jika Tuntutan Tidak Direalisaikan, Para Pensiunan Ancam Tutup Proses Produksi PKS
SATYA BHAKTI ONLINE | TANJUNG MORAWA (DELI SERDANG) – Ternyata, perubahan nama dari PTPN 2 menjadi PTPN 1 Regional 1 sebagai bagian dari restrukturisasi BUMN Perkebunan, menyisakan persoalan serius, terutama bagi para pensiunan.
Sejumlah mantan karyawan yang telah puluhan tahun mengabdi mengeluhkan belum tuntasnya hak-hak normatif yang seharusnya mereka terima.
Dalam hal ini, para pensiunan menilai perubahan nama hanya sebatas administrasi dan citra, namun tidak dibarengi dengan penyelesaian kewajiban kepada para mantan karyawan.
Bahkan, beberapa di antaranya merasa terabaikan dan tidak lagi mendapatkan perhatian dari manajemen baru.
“Kami bukan menolak perubahan, tapi jangan lupakan hak kami. Kami ini bagian dari sejarah PTPN 2 yang membesarkan perusahaan selama puluhan tahun,” ujar salah satu perwakilan pensiunan saat ditemui di Tanjung Morawa.
Mereka berharap pemerintah melalui Kementerian BUMN dan direksi Holding Perkebunan Nusantara turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Jangan sampai, perubahan besar-besaran di tubuh PTPN justru menjadi beban sosial baru bagi para pensiunan yang seharusnya menikmati masa tua dengan tenang.
Tuntut Keadilan, Puluhan Pensiunan Eks PTPN 2 Demo Kantor PTPN 1 Regional 1Tanjung Morawa
Saat itu, Selasa 8 Juli 2025, dengan dikawal personil Polresta Deli Serdang dan Polsek Tanjung Morawa, para demonstran berjalan kaki dari Lapangan Garuda menuju Kantor PTPN 2 Tanjung Morawa yang kini berubah menjadi Kantor PTPN 1 Regional 1 untuk menemui pihak PTPN 2 yang kini berubah menjadi management PTPN 1 Regional 1 itu,
Mereka menuntut keadilan atas hak-hak normatif yang belum dipenuhi sejak perusahaan mengalami restrukturisasi dan berubah nama itu.
Dalam aksi yang berlangsung damai, para pensiunan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan yakni,
- Beras pensiun tidak dibayar sejak 2008 hingga kini 2025. Padahal, tahun 2007, Dibayar.
- Gaji pensiun kini hanya dibayar Rp.150 ribu hingga Rp.300 ribu per bulan yang dinilai tidak cukup untuk makan.
- Pemberian jasa penghargaan 25 tahun masa kerja yang besarnya 10 gram emas dihargai senilai Rp.2 juta, tidak sesuai dengan harga pasar.
“Bapak Direktur Utama Holding dan Kementerian BUMN Harus Bertanggungjawab! Jangan Sekedar Janji-Janji! Kami Tetap Menuntut nya dan Sudah Melaporkan Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto Di Jakarta,” ungkap para pensiun yang tertulis di spanduk yang dibawanya itu.
Sementara itu, dengan nada kecewa, kepada Satya Bhakti Online, salah seorang pensiunan mengungkapkan, “kami sudah mengabdi puluhan tahun untuk perusahaan ini.
“Tapi setelah pensiun, hak-hak kami seakan dilupakan begitu saja,” ungkapnya.
Dalam hal ini, para demonstran juga menilai perubahan nama dari PTPN 2 menjadi PTPN 1 Regional 1 justru menambah kebingungan dan ketidakjelasan, tanpa adanya kepastian mengenai nasib para pensiunan.
Mereka berharap agar manajemen baru dan pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan dan adil.
Sementara itu, untuk menemui pihak management, para demonstran berjalan kaki dari Lapangan Garuda menuju Kantor PTPN 2 Tanjung Morawa yang kini berubah menjadi Kantor PTPN 1 Regional 1.
Baca Juga :
Pimpinan PTPN 1 Regional 1Tanjung Morawa Tidak Punya Hak Penuhi Tuntutan Para Pensiunan Eks PTPN 2
Menanggapi aksi unjuk rasa puluhan pensiunan yang digelar di depan kantor PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa itu, pihak manajemen berkesempatan menerima perwakilan dari para pensiunan yang demo menutur haknya itu di ruang meeting kantor PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa.
Setelah mendengarkan paparan dari para pensiunan terkait tuntutannya itu, akhirnya pihak manajemen yakni pimpinan PTPN 1 Regional 1 itu angkat bicara.
Namun pernyataan yang disampaikan pihak manajemen PTPN 1 Regional 1 itu justru membuat para pensiunan semakin kecewa.
Dalam hal ini, Pimpinan PTPN 1 Regional 1 (Didiek Prasetyo) menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memenuhi dan memutuskan tuntutan para pensiunan itu.
Menurut Didiek Prasetyo yang menjabat Region Head PTPN 1 Regional 1 itu, hal tersebut berada di luar tanggung jawab unit regional dan sepenuhnya menjadi kewenangan holding atau pusat.
“Kami memahami keresahan para pensiunan, namun kami tidak punya hak atau wewenang untuk mengambil keputusan terkait tuntutan tersebut. Semua berada di ranah holding,” ungkap pejabat Region Head PTPN I Regional 1 itu di hadapan para perwakilan demontrans.
Pernyataan pejabat Region Head PTPN 1 Regional 1 itu pun membuat para pensiunan merasa dilempar tanggung jawab.
Mereka (para pensiunan) menilai, perubahan nama dan struktur organisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak yang semestinya mereka terima.
“Kami tidak peduli namanya sekarang apa. Yang kami minta hanya hak kami yang sah. Jangan saling lempar tanggung jawab,” ujar salah seorang pensiunan dengan nada tegas.
Para pensiunan berharap agar Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh dan tidak membiarkan mereka terus dirugikan oleh tarik-ulur tanggung jawab antar pihak.
Jika Tuntutan Tidak Direalisaikan, Para Pensiunan Ancam Tutup Proses Produksi PKS
Ketegangan antara para pensiunan eks PTPN 2 dan manajemen PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa semakin memuncak.
Setelah menggelar aksi unjuk rasa menuntut hak-hak normatif yang belum dipenuhi, para pensiunan kini mengancam akan menghentikan proses produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) jika tuntutan mereka tidak segera direalisasikan.
Ancaman tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Forum Pensiunan dalam suratnya yang ditulis usai pertemuannya dengan management PTPN 1 Regional 1.
Mereka merasa telah terlalu lama menunggu kejelasan tanpa ada itikad baik dari perusahaan untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, kami akan ambil tindakan lebih tegas. Salah satunya dengan menghentikan aktivitas di PKS. Kami tahu titik-titik krusial operasional, dan kami siap duduki lokasi,” tegas koordinator aksi.
Mereka menilai, manajemen terkesan lepas tangan dan hanya melempar tanggung jawab ke pihak holding.
Para pensiunan berharap langkah mereka menjadi perhatian serius pemerintah dan Holding PTPN. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal uang, tapi juga tentang penghormatan terhadap jasa dan pengabdian para pekerja yang telah puluhan tahun membangun perusahaan. (red)
Lihat juga di YOU TUBE SATYA BHAKTI ONLINE
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Seorang raja harus menjaga kesejahteraan rakyatnya seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya.”
About the Author
