SATYA BHAKTI ONLINE | MEDAN – Hingga kini, konflik mosi tak percaya terhadap kepengurusan Badan Pengurus Daerah (BPD) Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Sumut, masih berkecamuk.
Hal tersebut terungkap pada pertemuan yang digelar Rabu 7 Agustus 2024, di salah satu restoran di Jalan Samanhudi, Medan yang dihadiri 60 pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang dalam hal ini merupakan pengurus dan anggota di BPD ABUJAPI Sumut,
Selanjutnya, guna menengahi untuk penyelesaian konflik di tubuh jajaran kepengurusannya di Sumut itu, Komjen Pol (Purn.) Drs. H. Sofjan Yacoeb, MM selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) ABUJAPI Periode 2024-2029 mengutus beberapa pengurusnya yakni, Wakil Ketua Umum Bid. Organisasi dan keanggotan BPP ABUJAPI (Novembriono), Sekjen BPP ABUJAPI (Agus Vickram), Ketua Bidang Hukum (Samuel Lengkey) turun ke Medan dan hadir dalam pertemuan itu.
Terkait kedatangan para pengurus BPP ABUJAPI itu, Wakil Ketua Umum Bid. Organisasi dan keanggotan BPP ABUJAPI (Novembriono) mengungkapkan atas dasar surat penugasan dari Ketua Umum BPP ABUJAPI (Komjen Pol (Purn.) Drs. H. Sofjan Yacoeb, MM) menanggapi surat yang dilayangkan ke BPP ABUJAPI.
Sementara itu, terkait konflik mosi tak percaya terhadap kepengurusan BPD ABUJAPI Sumut yang kini dipimpin H. Djoned Djubaidi sebagai Ketua Umum BPD ABUJAPI Sumut itu, diketahui karena ada sesuatu yang tidak benar, arogansi kepemimpinan serta kesewenang-wenangan.
Menurut seorang peserta yang dalam hal ini merupakan pemilik dan pejabat Direktur di salah satu BUJP di Sumut yakni M Rizal, SE, terjadinya konflik kepengurusan BPD ABUJAPI Sumut itu berawal dari Undangan Rapat Pleno Evaluasi Kepengurusan dan Kegiatan BPD ABUJABI Sumut yang ditandatangani H. Djoned Djubaidi sebagai Ketua Umum BPD ABUJAPI Sumut tertanggal 05 Februari 2024 lalu.
Namun, Rapat Pleno yang digelar Rabu 07 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB hingga selesai di salah satu restoran di Jalan Sisingamangaraja, Amplas itu, dinilai ada kejanggalan,” ungkap M Rizal.
