Proses Hukum Di Deli Serdang Dipertanyakan

– Berkas Perkara Rusdianto Masih Diteliti Kejari

– Data Penyerahan Disebut Eror

SATYA BHAKTI ONLINE | DELI SERDANG — Perjalanan mencari kepastian hukum kembali menjadi sorotan.

Kali ini, perhatian tertuju pada penanganan laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) yang dilaporkan Rusdianto (55), warga Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, ke Polresta Deli Serdang.

Laporan yang disampaikan sejak 21 Mei 2025 tersebut berkaitan dengan dugaan pencurian batang pohon durian milik Rusdianto yang diduga dilakukan oleh seorang pria bernama Abdul Rahim.

Namun, setelah lebih dari satu tahun sejak laporan dibuat, perkembangan perkara tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Bahkan, ketika wartawan Satya Bhakti Online meminta penjelasan kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang, muncul informasi lain yang tidak kalah menarik perhatian.

Selain menyampaikan bahwa berkas perkara masih dalam tahap penelitian, pihak yang mengaku sebagai staf Humas Kejari Deli Serdang juga mengaku belum mengetahui secara pasti kapan berkas perkara tersebut diserahkan oleh penyidik kepolisian.

Alasannya, sistem yang digunakan untuk mencatat dan membuka data penyerahan berkas di kantor Kejari Deli Serdang disebut sedang mengalami gangguan atau eror sehingga tidak dapat diakses.

Lantas, bagaimana sebenarnya perjalanan perkara ini? Mengapa setelah sekian lama, pelapor masih menantikan kepastian, sementara informasi mengenai tanggal penyerahan berkas pun belum dapat dipastikan?

Berawal Dari Dugaan Pencurian Pohon Durian

Kepada wartawan Satya Bhakti Online, Senin, 9 November 2026, Rusdianto menuturkan bahwa dirinya telah melaporkan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ke Polresta Deli Serdang pada 21 Mei 2025.

Dalam laporan tersebut, Rusdianto menyebut Abdul Rahim sebagai pihak yang diduga melakukan pencurian batang pohon durian miliknya.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) dengan Nomor: STTLP/B/497/V/SPKT/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMUT,

peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga terjadi pada Rabu, 23 Oktober 2024, sekitar pukul 10.00 WIB.

Lokasinya berada di Dusun III, Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut penuturan Rusdianto, saat kejadian berlangsung, tanpa sepengetahuannya, Abdul Rahim diduga melakukan pencurian batang pohon durian miliknya dengan cara menebang pohon tersebut.

Peristiwa itu kemudian diketahui Rusdianto setelah mendapatkan informasi dari seorang saksi bernama Suparlik.

Merasa dirugikan atas kejadian yang dilaporkannya, Rusdianto kemudian memilih menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke Polresta Deli Serdang.

Harapannya tentu sederhana, agar dugaan tindak pidana yang dilaporkannya dapat ditangani secara profesional dan memperoleh penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sudah Lebih Dari Satu Tahun, Perkembangan Perkara Masih Dinantikan

Namun, perjalanan laporan tersebut kini menjadi perhatian tersendiri.

Sejak dilaporkan pada 21 Mei 2025 hingga 10 November 2026, perkara Rusdianto telah berjalan sekitar satu tahun lima bulan lebih.

Dalam rentang waktu tersebut, Rusdianto mengaku masih menantikan kejelasan mengenai kelanjutan proses hukum atas laporan yang telah disampaikannya.

Pertanyaan pun muncul.

Sudah sejauh mana penyidikan dilakukan oleh Polresta Deli Serdang?

Kapan berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang?

Apakah masih terdapat kekurangan dalam proses penyidikan?

Dan apakah sudah ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum yang harus dipenuhi penyidik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena perkembangan suatu perkara bukan hanya menyangkut kepentingan pelapor, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan hukum.

Berkas Masih Dalam Penelitian

Perkembangan terbaru diperoleh wartawan Satya Bhakti Online pada Selasa, 10 November 2026, ketika melakukan konfirmasi kepada Isson Sagala, yang mengaku sebagai staf Humas Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Dalam keterangannya, Isson Sagala mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari staf bidang pidana umum atau Pidum, berkas perkara Rusdianto saat ini masih berada dalam tahap penelitian berkas.

Ia juga menjelaskan bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang diketahui bernama Ade Barus itu, belum dapat menyimpulkan apakah berkas perkara tersebut akan dinyatakan P-19 atau P-21.

Dengan demikian, hingga konfirmasi dilakukan, belum terdapat kepastian mengenai status akhir kelengkapan berkas perkara tersebut.

Sebagaimana diketahui, P-19 merupakan mekanisme pengembalian berkas perkara kepada penyidik apabila masih terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi berdasarkan petunjuk jaksa.

Sementara P-21 merupakan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap.

Artinya, perkara Rusdianto masih menunggu hasil penelitian berkas sebelum dapat diketahui bagaimana tahapan hukum berikutnya.

Tanggal Penyerahan Berkas Belum Diketahui, Sistem Disebut Eror

Yang kemudian menjadi perhatian adalah ketika wartawan menanyakan lebih lanjut mengenai kapan sebenarnya berkas perkara tersebut diserahkan oleh pihak penyidik Polresta Deli Serdang kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Pertanyaan itu tentu cukup mendasar.

Sebab, tanggal penyerahan berkas merupakan salah satu informasi penting untuk mengetahui perjalanan administrasi dan koordinasi penanganan perkara antara kepolisian dengan kejaksaan.

Namun, dalam keterangannya, Isson Sagala mengaku tidak mengetahui tanggal pasti penyerahan berkas tersebut.

Alasannya, sistem yang mencatat data penyerahan berkas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang sedang mengalami gangguan atau eror sehingga tidak dapat dibuka.

Keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan lanjutan yang patut mendapatkan penjelasan.

Jika sistem pencatatan sedang mengalami gangguan, apakah terdapat pencatatan administrasi atau dokumen penerimaan berkas lainnya yang dapat digunakan untuk memastikan tanggal penyerahan perkara?

Apakah data tersebut dapat diperiksa kembali setelah sistem kembali normal?

Dan kapan informasi mengenai riwayat penerimaan berkas dapat diberikan secara pasti kepada pihak yang berkepentingan?

Tentu, gangguan sistem teknologi informasi dapat terjadi dalam suatu institusi.

Namun, pencatatan administrasi dan ketersediaan informasi mengenai perjalanan sebuah perkara tetap merupakan hal penting dalam mendukung transparansi pelayanan hukum.

Karena itu, penjelasan lebih lanjut dari pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Polresta Deli Serdang Juga Perlu Memberikan Penjelasan

Di sisi lain, Polresta Deli Serdang sebagai institusi yang menerima laporan Rusdianto pada 21 Mei 2025 juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan.

Apakah berkas perkara sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan?

Jika sudah, kapan tanggal penyerahannya?

Apakah penyidik pernah menerima petunjuk P-19 dari jaksa?

Jika pernah, apakah petunjuk tersebut telah ditindaklanjuti?

Penjelasan dari pihak kepolisian akan membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perjalanan perkara tersebut.

Sebab, masyarakat tentu tidak ingin muncul ketidakjelasan mengenai tahapan penanganan sebuah laporan, terlebih ketika laporan itu telah tercatat secara resmi dan prosesnya sudah berlangsung lebih dari satu tahun.

Publik Menunggu Kepastian, Bukan Sekadar Penjelasan

Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya mengenai dugaan pencurian batang pohon durian.

Lebih jauh, perkara ini menyangkut pentingnya kepastian hukum, ketertiban administrasi, transparansi, dan koordinasi antara aparat penegak hukum.

Pelapor membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan laporannya.

Penyidik membutuhkan proses koordinasi yang jelas dengan jaksa.

Sementara masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa setiap laporan yang disampaikan akan ditangani secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tentu, proses hukum tidak boleh dipaksakan hanya demi memenuhi keinginan pelapor.

Setiap perkara harus tetap melalui tahapan pembuktian dan prosedur yang berlaku.

Namun, memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat.

Sampai Kapan Rusdianto Harus Menunggu?

Kini, perjalanan laporan dugaan pencurian dengan pemberatan yang disampaikan Rusdianto ke Polresta Deli Serdang sejak 21 Mei 2025 masih menjadi perhatian.

Berkas perkara disebut masih dalam tahap penelitian di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Status P-19 atau P-21 belum dapat disimpulkan oleh JPU.

Bahkan, tanggal pasti penyerahan berkas dari penyidik kepada kejaksaan belum dapat dijelaskan oleh pihak yang dikonfirmasi karena sistem pencatatan data disebut sedang mengalami gangguan.

Rangkaian informasi tersebut tentu layak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari kedua institusi penegak hukum.

Apakah Polresta Deli Serdang dapat memberikan kepastian mengenai tanggal dan perkembangan penyerahan berkas?

Apakah Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat memastikan kembali data penerimaan perkara setelah sistem administrasinya normal?

Dan yang paling penting, kapan Rusdianto mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan laporan yang telah disampaikannya?

Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa laporan telah diterima, tetapi juga membutuhkan transparansi mengenai bagaimana laporan tersebut diproses.

Hukum harus berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur. Namun, keterbukaan informasi dan akuntabilitas juga tidak boleh diabaikan.

Dari Bangun Purba, Deli Serdang, sebuah laporan dugaan pencurian pohon durian kini kembali mengingatkan kita tentang satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum: kepastian hukum harus dapat dirasakan oleh setiap warga negara. (red)