6 Tahun Lebih Proses Hukum Mengambang, Korban Penipuan dan Penggelapan Surati Kapolda Sumut Mohon Kepastian Hukum. (Foto : SBO/Ilustrasi)
SATYA BHAKTI ONLINE | MEDAN – Begini ceritanya……….
Hingga kini, harapan akan adanya kepastian hukum kembali disuarakan oleh korban kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang telah dilaporkan sejak tahun 2019 silam.
Terkait itu, kepada Satya Bhakti Online beberapa waktu lalu, Wangsa yang mengaku suami dari korban yakni Fitryah, mengungkapkan keresahan istrinya (Fitryah) bersama dirinya (Wangsa) yang hingga kini, setelah lebih dari enam tahun berjalan, proses hukum yang diharapkan memberikan rasa keadilan justru dinilai mengambang dan tanpa kejelasan.
Selain itu, Wangsa juga mengungkapkan kekecewaan mereka (Wangsa dan istrinya) lantaran terduga pelaku penipuan dan penggelapan yang bernama Suriyani masih bebas berkeliaran, sementara laporan pengaduan yang pernah disampaikan ke Polrestabes Medan dengan Tanda Bukti Laporan Polisi dengan Nomor : STTLP/528/YAN.2.5/III/2019/SPKT RESTABES MEDAN yang ditandatangani AKP Alex Silalahi tertanggal 08 Maret 2019 itu, hingga kini tak kunjung ada kepastian hukum.
Baca Juga :
Anehnya, ungkap Wangsa, seiring waktu berjalan, dengan menerbitkan Surat Ketetapan dengan Nomor : S.TAP/539-b/X/RES 1.11/Rekrim tertanggal 04 Oktober 2021, didasari hasil rekomendasi gelar perkara di Ruangan Bhara Daksa Ditreskrimum Polda Sumut, pihak Polrestabes Medan menghentikan proses penyidikan atas laporan polisi atas nama Fitryah.
Tidak terima proses penyidikan atas laporan Fitryah (isteri Wangsa) itu dihentikan, melalui kuasa hukum, Fitryah (isteri Wangsa) mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mdn.
Terkait pokok perkara atas permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Fitrya selaku pemohon, akhirnya berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mdn tertanggal 25 Februari 2022, Immanuel SH, MH yang dalam hal ini merupakan Hakim PN Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Praperadilan di PN Medan, memutuskan :
- Mengabulkan permohonan Pemohon (Fitryah) Praperadilan untuk seluruhnya.
- Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/539-b/X/RES 1.11/Rekrim tertanggal 04 Oktober 2021 perihal Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi dengan Nomor : STTLP/528/YAN.2.5/III/2019/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 8 Maret 2019 atas nama Pelapor yakni Fitryah, tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
- Memerintah Termohon (Polisi) untuk melanjutkan penyidikan yang dilaporkan Pemohon (Fitryah) atas adanya peristiwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana yang ditangani penyidik Unit Satreskrim Polrestabes Medan dan segera diproses untuk dilimpahkan ke pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.
- Penyidikan yang dilakukan Termohon (Polisi) terkait peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana adalah sah dan berdasar atas hukum, karena penyidikan a quo mempunyai kekuatan mengikat.
Sedangkan terkait eksepsi oleh pohak termohon (Polisi), Hakim PN Medan (Immanuel, SH, MH) memutuskan :
- Menolak eksepsi Termohon (Polisi) untuk seluruhnya.
Namun, lagi-lagi laporan polisi atas nama Fitryah (istri Wangsa) itu, hingga kini masih saja tidak menunjukkan perkembangan yang jelas dan belum memberikan kepastian hukum terkait tindak lanjut penyelidikan maupun penyidikan terhadap pihak terlapor yakni Suriyani.
Padahal, sebagaimana dengan putusan Hakim Pra Peradilan di PN Medan pada point (2) dengan tegas menyatakan :
- Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/539-b/X/RES 1.11/Rekrim tertanggal 04 Oktober 2021 perihal Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi dengan Nomor : STTLP/528/YAN.2.5/III/2019/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 8 Maret 2019 atas nama Pelapor yakni Fitryah, tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
Selain, ungkap Wangsa menambahkan, putusan Hakim Pra Peradilan di PN Medan pada point (3) juga dengan tegas menyatakan :
- Memerintah Termohon yang dalam hal ini Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Kapolrestabes Medan untuk melanjutkan penyidikan yang dilaporkan Pemohon (Fitryah) atas adanya peristiwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana yang ditangani penyidik Unit Satreskrim Polrestabes Medan.
Untuk mendapatkan kepastian hukum, mewakili istrinya yang bernama Fitryah itu, Wangsa akhirnya melayangkan surat resmi kepada Kapolda Sumut yang pada intinya memohon agar Kapolda Sumut yang kini dijabat Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto turun tangan memberikan perhatian serius, sekaligus memastikan adanya kepastian hukum terhadap kasus yang dilaporkan Fitryah (istri Wangsa) itu.
Wangsa menilai, lambannya proses penanganan perkara ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Kami hanya ingin kepastian hukum dan keadilan ditegakkan. Jangan biarkan kasus ini terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian,” ungkap Wangsa dalam keterangannya kepada Satya Bhakti Online beberapa waktu lalu.
Menurut Wangsa, kasus ini menjadi sorotan, mengingat pentingnya kehadiran aparat penegak hukum dalam melindungi hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Terkait surat prihal mohon kepastian hukum yang dilayangkan ke Kapolda Sumut itu, Wangsa mengaku pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat ke Kapolda Sumut, diantaranya surat yang dilayangkan sekira 2024 lalu, surat tertanggal 13 Agustus 2025 dan surat tertanggal 25 Agustus 2025.
Dalam hal ini, Wangsa mengaku dirinya telah dipanggil oleh pihak Propam Polda Sumut untuk dimintai keterangan terkait surat yang dilayangkan sekira 2024 lalu.
Sedangkan terkait surat yang dilayangkan tertanggal 13 Agustus 2025 dan surat tertanggal 25 Agustus 2025 itu, Wangsa mengaku hingga kini dirinya masih menunggu tanggapan dari pihak Polda Sumut atas kedua surat tersebut.
Sementara itu, publik menanti langkah konkret dari pihak kepolisian, khususnya Polda Sumut, dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Pemerintahan yang adil lebih kuat dari pasukan terbesar.”
About the Author
