Sebagaimana yang diungkapkan Ketum FK-BPPPN Prov. Sumut, Francy Sinaga menegaskan, dirinya selaku Ketua DPW FK-BPPPN Prov. Sumut menegaskan, pemetaan non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satpol PP akan terus diupayakan sebab menyangkut nasib orang banyak.
Karena itu, tegas Francy Sinaga lagi, melalui Ketum FK-BPPPN (Fadlun Abdilah), FK-BPPPN Prov. Sumut meminta Kemendagri untuk menangani secara serius permasalahan itu.
Dalam hal ini, selaku Ketua DPW FK-BPPPN Prov. Sumut, Francy Sinaga menyakini sosok Mendagri yang kini dijabat mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian BA MA Ph.D yang dalam hal ini dipastikan paham seperti apa resiko penegakan Perturan Daerah (Perda) itu.
Karena itu, tegas Francy Sinaga, FK-BPPPN Prov. Sumut menunggu kabar baik yakni penyelesaian masalah status honorer bagi personil Satpol se-Indonesia yang kini sudah diserahkan kepada Menpan-RB sebagaimana amanah undang-undang yang berlaku.
