Dengan adanya perjanjian ekstradisi itu, Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) menekankan, hal itu juga akan meningkatkan peran dari kepolisian dalam rangka penegakan hukum di kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, hingga terorisme dan yang lainnya.
“Semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia,” ungkap Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo).
Selain itu, Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) juga mengungkapkan, semangat perjanjian ekstradisi tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam rangka mencegah adanya gangguan stabilitas keamanan.
Sebagai contoh nyata, Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) memaparkan, saat ini, Polri saat ini sedang membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) yang nantinya akan memperkuat kerjasama hubungan internasional hingga tracing recovery asset.
Dalam hal ini, Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) mengingatkan soal cita-cita dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi memerlukan upaya fundamental dan lebih komprehensif.
Dengan pencegahan sebagai langkah fundamental, Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) menuturkan, kepentingan rakyat terselamatkan dan korupsi dapat dicegah.
“Dengan adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi hal itu menghindari terjadinya kerugian negara. Selain itu, untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi, maka akan dilakukan tracing dan recovery asset,” tutur Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo).
Terkait penanganan tindak pidana korupsi, di tahun 2021, Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) mengungkapkan, nilai kerugian negara menurun 6,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan keuangan negara yang berhasil diselamatkan Polri,
Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) mengungkapkan, meningkat hingga 18,5 persen.
