- Kades Meranti Tengah (Jhon Rafles Panjaitan) tidak ada menyerahkan Laporan Realisasi APBDesa TA 2022 kepada BPD Meranti Tengah.
SATYA BHAKTI ONLNE | BALIGE (TOBA) –
Kini, proses hukum atas Laporan Badan Permusyawaran Desa (BPD) Meranti Tengah menunggu responsif secara kolaborasi dari aparat penegak hukum (APH) yang dalam hal ini pihak kepolisian yakni Polres Toba dan pihak kejaksaan yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige.
Untuk itu, guna mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan keuangan Desa Meranti Tengah, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupten Toba yang dikelola Jhon Rafles Panjaitan selaku Kepala Desa (Kades) Meranti Tengah itu, kedua APH yang bertugas di wilayah Kabupaten Toba tersebut, diminta melakukan penyelidikan dengan turun ke lapangan untuk mengecek fakta kebenaran di lapangan.
Selain itu, APH juga diminta untuk melakukan konfirmasi langsung kepada warga di lapangan yang kesemuanya itu agar dapat diketahui kebenaran antara Laporan Realisasi Keuangan Desa Maranti Tengah dengan fakta-fakta dilapangan.
Demikian ditegaskan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Meranti Tengah (Wilher Siregar) kepada Tim Jurnalis Satya Bhakti Online, baru-baru ini.
Kepada Tim Jurnalis Satya Bhakti Online, Ketua BPD Meranti Tengah (Wilher Siregar) menuturkan, Kamis 28 Maret 2024, sesuai surat Sekda Kabupaten Toba Nomor : 413/807/DPMDPPA- PEMDES /2024 perihal undangan untuk meminta penjelasan Kepala Desa Meranti Tengah terkait Pengaduan BPD mengenai Laporan Penyalahgunaan dan Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPA) menggelar pertemuan bersama para pihak yang bersangkutan di Kantor Camat Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupten Toba.
Namun, tegas Ketua BPD Meranti Tengah itu, pertemuan untuk meminta penjelasan Kepala Desa Meranti Tengah terkait Pengaduan BPD mengenai Laporan Penyalahgunaan dan Keuangan Desa itu, tidak tepat.
