SATYA BHAKTI ONLINE | Jakarta –
Setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2023 di Basarnas RI, Kabasarnas RI periode 2021-2023, Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (HA), “angkat” bicara.
Terkait itu, sebagaimana yang dikutip dari cnnindonesia.com, HA menuturkan KPK bertindak melebihi kewenangannya.
“KPK melebihi wewenangnya menurut saya. Menetapkan tersangka hanya atas dasar catatan,” ujar HA kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Kamis (27/7).
HA menegaskan dirinya masih menjadi prajurit aktif sehingga semestinya KPK berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panglima TNI (Laksamana TNI Yudo Margono) dalam melakukan penegakan hukum.
“Saya kan perwira tinggi aktif, dan yang bisa menetapkan tersangka adalah penyidik. KPK itu penyidik. Kalau militer ya penyidik militer. Itu aturannya,” kata HA.
“Panglima bisa tersinggung,” tandasnya.
Seperti diketetahui, terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2023 di Basarnas RI, KPK menetapkan total lima tersangka, yakni :
- Kabasarnas RI periode 2021-2023 Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi
- Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) yang dalam hal ini Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas,
- Mulsunadi Gunawan (MG) yang dalam hal ini Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS),
- Marilya (MR) yang dalam hal ini Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK),
- Roni Aidil (RA) yang dalam hal ini Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU).
Sementara itu, sebagaimana yang dikutip dari antaranews.com diketahui, sebelumnya, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Ketua KPK (Alexander Marwata) menuturkan, kasus dugaan korupsi suap menyuap tersebut berawal pada tahun 2021 yang saat itu Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Basarnas yang dapat diakses oleh umum.
Kemudian pada 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan yakni :
- Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.
- Pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp17, 4 miliar.
- Pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar.
Selanjutnya, agar dapat memenangkan tiga proyek tersebut, MG, MR dan RA melakukan pendekatan secara personal dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Koorsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA.
Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi deal pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak yang dalam hal ini diduga ditentukan langsung oleh HA.
Dalam pertemuan dicapai kesepakatan bahwa HA siap mengondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan
peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023.
Kemudian, perusahaan RA ditunjuk menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024).
Penyerahan uang juga diberi kode “Dako” (Dana Komando) untuk HA melalui ABC.
Kemudian, MG memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp999,7 juta secara tunai di parkiran salah satu Bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap.
Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank.
Mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC di salah satu parkiran Bank di Mabes TNI Cilangkap, Tim KPK kemudian langsung bergerak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pihak tersebut.
Dalam OTT itu, turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang Rp.999,7 juta.
Selanjutnya, Para pihak tersebut kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif hingga berujung dengan penetapan lima orang tersangka.
Dalam hal ini, Alex mengatakan untuk Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI dengan supervisi KPK.
“Proses hukum lebih lanjut akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang,” kata Alex.
Sedangkan tiga tersangka sipil yakni Marilya, Roni Aidil dan Mulsunadi Gunawan proses hukumnya langsung ditangani oleh KPK.
Kini, Tim Penyidik kemudian langsung menahan dua tersangka yakni MR dan RA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023.
Sedangkan untuk tersangka MG, Alex menegaskan, pihaknya (KPK, red) mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke Gedung Merah Putih KPK mengikuti proses hukum perkara ini.
Adapun ketiga tersangka sipil tersebut disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Uang bukanlah segalanya, tapi segalanya akan susah jika tidak punya yang.”
