Dian Adhi Pradana Isa menilai, predikat opini WTP tersebut hanya di adopsi dari pemberian data pihak Pemko Tebing Tinggi sebagai acuan untuk melihat kepatutan dan kewajaran dari segi pelaksanaan peraturan yang berlaku.
Herannya, ungkap Dian Adhi Pradana Isa, realisasi anggaran disetiap OPD Pemko Tebingtinggi sangat fantastis yang kesemuanya dengan realisasi semuanya 100 persen.
Yang menjadi tanda tanya besar, “apakah memang benar anggaran tersebut telah terpakai 100 persen?” ungkap Dian Adhi Pradana Isa dengan nada tanya.
Dengan mencontohkan biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas, Dian Adhi Pradana Isa memapatkan, kalau di cermati berdasarkan data anggaran rutin, biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas setiap tahun dianggarankan.
Namun pada kenyataan (fakta, red)nya, Dian Adhi Pradana Isa menilai, pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas itu, tidak ada.
Begitu juga dengan biaya ATK yang disebutkan biayanya terealisasi 100%,” tutur Dian Adhi Pradana Isa.
Dalam hal ini, Dian Adhi Pradana Isa kembali bertanya, “apakah kebutuhan ATK tersebut memang sudah di realisasikan seluruhnya?”
“Selain itu, masih banyak contoh kecil dalam anggaran rutin yang berpotensi menjadi ajang korupsi dan pemborosan di Pemko Tebing Tinggi,” ungkap Ketua AMKTT itu.
