SATYA BHAKTI ONLINE | SIMALUNGUN – Diduga korupsi dana desa, mantan penghulu Nagori Purwodadi (Haryo Guntoro) ditangkap aparat Polres Simalungun dari Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim) Unit Tipikor.
Saat itu, Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, dengan dipimpin oleh Ipda Antnyus Hutahayan, SH, MH beserta anggota, Haryo Guntoro yang menjabat sebagai Panghulu Nagori Purwodadi dari 2016 hingga 2022 itu ditangkap dirumahnya di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dengan beberapa barang bukti, termasuk peraturan dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
Informasinya, Haryo Guntoro yang menjabat sebagai Panghulu Nagori Purwodadi dari 2016 hingga 2022 itu ditangkap Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 13.30 WIB di rumahnya (Haryo Guntoro, red) di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun.
Kini, mantan Panghulu Nagori Purwodadi itu harus menjalani proses hukum dan dihadapkan pada tuntutan hukum seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun terduga pelaku Haryo Guntoro kini sedang berlangsung pemeriksaan lebih mendalam terhadap dan penyusunan berkas kasus untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam hal ini, sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk pejabat lokal dan masyarakat, dengan jumlah total saksi yang diperiksa mencapai 37 orang.
Atas penangkapan terduga korupsi dana desa Nagori Purwodadi (Haryo Guntoro, red) itu, para warga Nagori Purwodadi mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dan transparansi pengelolaan dana desa dapat lebih ditingkatkan.
Sementara itu, Rabu 24 April 2024, kepada wartawan, Kasat Reskrim Polres Simalungun (AKP Ghulam Yanuar Lutfi, STK, SIK, MH menggarisbawahi bahwa penangkapan mantan Penghulu Nagori Purwodadi itu merupakan wujud komitmen kepolisian dalam memberantas korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
Menurut Kasat Reskrim Polres Simalungun itu, tindakan dalam memberantas korupsi itu, sejalan dengan arahan Polda Sumut dan prioritas kepolisian dalam memerangi korupsi, sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
“Kami tidak akan berkompromi dengan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Penangkapan ini merupakan salah satu dari serangkaian upaya kami untuk membersihkan pengelolaan dana desa dari praktik-praktik koruptif,” tegas AKP Ghulam.
Untuk memastikan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Nagori Purwodadi dan kesejahteraan masyarakatnya benar-benar terlaksana sesuai dengan peruntukannya, AKP Ghulam Yanuar Lutfi menambahkan, pihaknya akan kami menindaklanjuti kasus korupsi yang diduga dilakukan mantan Penghulu Nagori Purwodadi itu dengan penuh ketelitian dan keadilan.
Selanjutnya, AKP Ghulam Yanuar Lutfi mengungkapkan, investigasi terus dilakukan secara mendalam dengan memeriksa semua pihak yang terlibat, serta menelaah semua dokumen dan bukti yang terkait.
“Proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan khususnya terkait pengelolaan dana desa dapat terjaga atau bahkan meningkat,” tegas AKP Ghulam Yanuar Lutfi.
Dalam hal ini, Kasat Reskrim Polres Simalungun itu kembali menegaskan, pihaknya berharap kasus dugaan korupsi mantan Penghulu Nagori Purwodadi itu menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar tidak akan ada toleransi untuk korupsi.
“Hukum akan ditegakkan seadil-adilnya untuk siapapun yang terbukti bersalah,” tegas AKP Ghulam sembari berharap agar kedepannya pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan lebih transparan dan akuntabel.
Dalam hal ini, AKP Ghulam menuturkan, pihaknya memandang perlu ada peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.
“Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang dan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal tetap terjaga,” tegas AKP Ghulam.
Mengakhiri uraiannya itu, guna menghindari kasus serupa di masa mendatang, AKP Ghulam menuturkan, dengan tindakan tegas dari pihak kepolisian, termasuk kasus-kasus serupa di masa depan, diharapkan dapat diatasi dengan cepat dan efektif sebagai bagian dari upaya membangun integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya masyarakat.
Untuk diketahui, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/02/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024, Haryo Guntoro selaku Penghulu Nagori Purwodadi pada 2021 diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana desa Nagori Purwodadi Tahun Anggaran (TA) 2021.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simalungun, akibat korupsi yang diduga dilakukan Haryo Guntoro selaku Penghulu Nagori Purwodadi pada 2021 dengan menyalahgunaan dana desa Nagori Purwodadi itu, keuangan negara mengalami kerugian senilai Rp. 337.103.749.
Adapun alokasi dana desa Nagori Purwodadi TA 2021 itu senilai Rp. 697.016.000.
Namun, dana desa Nagori Purwodadi TA 2021 itu diterima senilai Rp. 415.306.400 ditambah dengan tambahan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) TA sebelumnya senilai Rp. 58.326.773. (***)
Jurnalis : Muliada Saragih
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
Renungan :
“Berjalanlah jangan berlari, karena hidup adalah perjalanan dan bukannya pelarian.”
