Diduga Pungli Dana BOS di Langkat, APH Diminta Tangkap Tukiman

Disunat, Dana BOS Di Langkat, Jadi Ajang Memperkaya Diri

Satyabhaktionline.com | LANGKAT – Kepada Aparat Penegak Hukum (APK) diminta untuk segera menangkap Tukiman yang telah meresahkan para oknum kepala sekolah (kasek), khususnya Kasek SMP Negeri yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

Demikian diungkapkan beberapa penggiat anti korupsi di Kabupaten Langkat, Sumut yang salah satunya Republik Corruption Watch (RCW), Kabupaten Langkat, Sumut.

Dengan mengaku Ketua RCW, Kabupaten Langkat, Sumut, Amir menuturkan, dengan alasan atas perintah seseorang yang berpengaruh di daerah tersebut (Kabupaten Langkat, red), Tukiman yang dalam hal ini oknum Kasek SMP Negeri Satu Babalan kabupaten Langkat itu diketahui telah melakukan pungli kepada oknum Kasek SMP negeri di Teluk Aru, Kabupaten Langkat.

Adpun besaran pungli yang dilakukan oknum Kasek SMP Negeri Satu Babalan kabupaten Langkat (Tukiman) itu, diketahui senilai Rp.20 ribu per murid yang akan dikutib saat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) keluar (cair, red).

Atas kutipan yang dilakukan Tukiman itu, Amir mengungkapkan, para oknum Kasek SMP Negeri di Teluk Aru, Kabupaten Langkat yang tidak ingin namanya disebutkan itu mengaku sangat sangat tertekan dan resah.

Namun, ungkap Ketua RCW, Kabupaten Langkat itu, para oknum Kasek SMP Negeri di Teluk Aru, Kabupaten Langkat tersebut tidak dapat berbuat banyak.

Ironisnya, lanjut Ketua RCW, Kabupaten Langkat, merasa posisinya sebagai kasek terancam, para oknum Kasek SMP Negeri di Teluk Aru, Kabupaten Langkat itu, juga bagaikan “Buah Simalakama”, apabila menolak kutipan yang dilakukan Tukiman itu.

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media ini terkait pungli yang dilakukannya itu, Tukiman tidak mengakui kalau dirinya melakukan pengutipan kepada sejumlah kepala sekolah.

Disunat, Dana BOS Di Langkat, Diduga Jadi Ajang Memperkaya Diri

Untuk diketahui, sebelumnya awak media ini memberitakan, guna membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan diseluruh Indonesia, Pemerintah dalam programnya mencanangkan memberikan dana bantuan yang dalam hal ini dikenal dengan sebutan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Seperti diketahui, Dana BOS dibagi dalam dua jenis, yakni Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja.

Adapun yang dimaksud dengan Dana BOS Reguler itu, adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Ironisnya, diduga untuk memperkaya diri dan atau kelompok, Dana BOS yang diberikan pemerintah itu, diketahui ter”sunat” (terpotong, red).

Kini, di Kabupaten Langkat, masalah Dana BOS yang ter”sunat” itu, heboh di kalangan masyarakat.

Adapun informasinya yang kini sudah merebak di kalangan masyarakat itu, diketahui adanya dugaan pungli Dana BOS di sekolah SMP Negeri yang ada di Kabupaten Langkat.

Dari hasil penelusuran awak media ini, diduga atas suruhan seseorang, beberapa oknum Kepala Sekolah (Kasek) SMP di Kabupaten Langkat mengaku mereka (para Kasek, red) di wajibkan membayar senilai uang untuk setiap kali pencairan Dana BOS.

Dalam hal ini, di daerah Teluk Aru, diketahui, seorang oknum Kasek SMP di daerah tersebut diketahui dikutip dan diwajibkan oleh seseorang untuk membayar uang senilai Rp.7 ribu per siswa dari seluruh jumlah Dana BOS yang diterimanya (oknum Kasek, red) kepada seseorang yang dinilai ditunjuk sebagai pengutip.

Sementara itu, orang yang ditunjuk untuk mengutip sebahagian dari jumlah Dana BOS itu diketahui bernama Tukiman.

Sayangnya, saat dikonfirmasi awak media ini melalui telepon selular, Tukiman yang dalam hal ini diketahui seorang oknum Kasek SMP Negeri di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat itu, tidak menjawab.

Bahkan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS), Tukiman juga tidak menjawab.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, kepada awak media ini, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Langkat (Saiful Abdi) mengaku tidak tahu menahu soal kutipan Dana BOS itu.

Terkait kutipan Dana BOS itu, kepada pihak penegak hukum, Rudi, seorang aktivis anti korupsi di daerah tersebut, meminta untuk segera mengusut tuntas kasus kutipan Dana BOS itu dengan memeriksa selurih oknum yang terkait.

Dana BOS yang Diterima Sekolah

Adapun pemerintah dalam memberikan dana BOS itu, sesuai dengan peserta didik yang terdaftar di sekolah.

Berikut jumlah alokasi dana BOS untuk sekolah :

Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 900.000,- per satu peserta didik setiap tahun.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp 1.100.000,- per satu orang peserta didik setiap tahun.
Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp 1.500.000,- per satu peserta didik setiap tahun.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp 1.600.000,- per satu peserta didik setiap tahun.
Sekolah Terintegrasi (SDLB, SMPLB, SMALB, SLB) sebesar Rp 2.000.000, per satu peserta didik setiap tahun. [TIM]

Editor/Publish : Antonius Sitanggang